Terassulbar.id — Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat kerja bersama dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sulbar, yakni Dinas Kehutanan dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa.
Pihak Komisi lakukan sinkronisasi program dan strategi kedua OPD dalam penyusunan akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulba dalam mendukung pencapaian visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar.
Saat rapat bersama Dinas Kehutanan, Wakil Ketua Komisi II DPRD Sulbar, Jumiati Mahmud, menekankan pentingnya pemetaan ulang kawasan hutan secara akurat. Ia menyebutkan, masih banyak kawasan hutan lindung yang sebenarnya telah lama dikelola oleh masyarakat secara turun-temurun.
“Kami berharap Dinas Kehutanan memperjelas data pemetaan kawasan hutan, mana yang masuk kawasan lindung dan mana yang telah dikelola masyarakat. Kalau sudah lama digarap secara turun-temurun, sebaiknya dikeluarkan dari peta kawasan hutan lindung,” ujar Jumiati, pada Rabu (11/06/2025).
Anggota Komisi II, Syarifuddin, menyoroti lemahnya sosialisasi peraturan daerah terkait pengembangan komoditas, yang menyebabkan kekeliruan memilih jenis tanaman. “Contohnya di Polman, masyarakat banyak menanam kelapa sawit, padahal berdasarkan Perda, itu tidak sesuai dengan kondisi geografis. Ini akibat kurangnya sosialisasi dari dinas terkait,” ujarnya.
Ia mengingatkan, jika tren ini dibiarkan, bisa memicu kerusakan lingkungan seperti kekeringan. (**)
