Mamuju – Kepala Kantor Wilayah KemenkumHAM (Kanwil KemenkumHAM) Sulawesi Barat menyampaikan bahwa pihaknya akan terus memberikan dukungan kepada pemerintah Provinsi Sulbar sesuai peran dan fungsi lembaga yang ia pimpin.
Jajarannya akan memaksimalkan kontribusi dalam pembangunan di Sulbar, khususnya bidang Hukum. “Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat akan terus mengambil peran, salah satunya melalui pelayanan terbaik dalam hal penyusunan produk hukum daerah,” tegas Parlindungan dalam keterangan resminya, Kamis (2/2/2023).
Seperti dilakukan dalam pertemuan fasilitasi penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Sulbar tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Aula Baharuddin Lopa Kanwil Kemenkumham Sulbar, Kamis (2/2/2023).
Menurut Kakanwil Parlindungan, pelaksanaan kegiatan merupakan salah satu bentuk kontribusi dalam pembangunan hukum di Sulawesi Barat.
Kepala Bidang Hukum Kemenkumham Sulbar, Agustina memaparkan sejumlah poin penting yang disepakati dalam naskah akademik tersebut. Diantaranya, penyatuan persepsi soal mekanisme penyusunan maupun draft Raperda, penentuan jadwal penyusunan serta pembagian kerja.
Pelaksanaan kegiatan dihadiri Perwakilan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulbar, Perancang Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Setda Sulbar, Kepala Subbid FPPHD serta Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil KemenkumHAM Sulbar. (rl/dhi)
