MAJENE,TERASSULBAR.ID – Anggota DPR RI Dapil Sulawesi Barat, Bapak Ajbar, S.P, menghadiri kegiatan sarasehan dan dialog bersama Pengurus Wilayah Perkumpulan Guru Inpassing Nasional (PGIN) Sulawesi Barat. Acara berlangsung di Aula MTsN 2 Majene dengan mengangkat tema: “Pentingnya Guru Sertifikasi Inpassing Madrasah Swasta Diberikan Akses dalam Penerimaan dan Pengangkatan ASN (P3K)”.
Kegiatan ini dihadiri oleh puluhan guru honorer bersertifikasi dan inpassing dari madrasah swasta dan negeri se-Kabupaten Majene dan Polewali Mandar. Para peserta merupakan bagian dari organisasi PGIN Sulawesi Barat.
Dalam sambutannya, Ajbar menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus PGIN Sulbar atas semangat juang mereka dalam memperjuangkan aspirasi para guru, meskipun keterbatasan anggaran menjadi tantangan tersendiri.
“PGIN ini luar biasa. Meskipun statusnya hanya guru honorer bersertifikasi, mereka tetap mampu melaksanakan kegiatan tanpa bantuan dari pihak lain, serta tetap menjalankan tugas mengajar di madrasah masing-masing. Ini patut diapresiasi,” ujar Ajbar.Senin 2 Juni 2025.
Pada kesempatan tersebut, para guru madrasah swasta yang hadir menyampaikan berbagai keluhan dan aspirasi mereka. Ketua PGIN Majene, Muh. Dardi, menyoroti persoalan tidak diakomodirnya guru inpassing madrasah swasta dalam rekrutmen ASN (P3K) tahun 2024/2025.
“Kami berharap Bapak Ajbar dapat menyuarakan masalah ini ke internal DPR RI, agar bisa dibahas dan disampaikan ke Kementerian Agama serta lembaga terkait. Sangat tidak adil jika guru negeri diangkat, sementara guru swasta yang memiliki peran yang sama tidak mendapat perlakuan serupa,” tegas Dardi.
Ketua PGIN Sulbar, Muhammad Amin, turut menambahkan bahwa jumlah guru madrasah swasta bersertifikasi dan inpassing di Sulbar cukup besar, dengan rata-rata masa pengabdian di atas 15 tahun dan usia di atas 40 tahun. Namun, banyak di antara mereka belum juga diangkat menjadi ASN, sementara guru-guru yang baru mengabdi lima tahun atau bahkan kurang telah lebih dahulu diangkat menjadi P3K.
Menanggapi hal tersebut, Ajbar menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut.
“Insha Allah, saya akan teruskan permasalahan ini kepada rekan-rekan di Komisi VIII dan X yang membidangi pendidikan dan keagamaan. Walaupun bukan bidang komisi saya, sebagai wakil rakyat saya memiliki kewajiban menyuarakan aspirasi masyarakat, termasuk para guru madrasah swasta,” ungkapnya.
Pada akhir pertemuan, pengurus PGIN Sulbar menyerahkan sejumlah rekomendasi tertulis yang menekankan pentingnya perhatian pemerintah terhadap nasib guru honorer bersertifikasi madrasah swasta. Mereka meminta agar tidak ada lagi perbedaan perlakuan antara guru madrasah negeri dan swasta dalam pengangkatan ASN P3K, karena keduanya memiliki peran yang sama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.(*)
