MAMASA,TERASSULBAR.id — Karut-marut pengelolaan Dana Alokasi Umum Spesifik Grant (DAU SG) tahun anggaran 2025 di Kabupaten Mamasa mulai terkuak. Dana jumbo senilai Rp53 miliar yang seharusnya menjadi tumpuan perbaikan infrastruktur pendidikan, kini disorot tajam lantaran realisasinya yang melenceng jauh dari perencanaan.
Sejumlah proyek pembangunan sekolah di lapangan terpantau jalan di tempat. ada pula yang sudah berdiri namun pengerjaannya terhenti total. Akar masalahnya diduga satu: Pemerintah Daerah (Pemda) Mamasa gagal bayar kepada kontraktor dan pengelola pembangunan.
“Dana DAU SG Pendidikan itu Rp53 miliar. Pertanyaannya, dikemanakan uang itu oleh Pemda? Kenapa banyak sekolah belum dikerjakan dan tidak selesai karena alasan tidak dibayarkan?” ujar seorang sumber yang mengetahui persis sengkarut ini kepada Terassulbar.id, Selasa (6/1/2026).
Aroma Pengalihan Anggaran
Penelusuran lebih jauh mengungkap dugaan yang mengagetkan. Aliran dana pendidikan tersebut disinyalir “bocor” untuk membiayai sektor lain yang tidak sesuai peruntukannya. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, sebagian dana tersebut diduga dialihkan untuk pengadaan pupuk bersubsidi bagi kelompok tani.
“Informasinya, sekitar Rp13 miliar dipakai untuk membeli pupuk bersubsidi. Ini jelas tidak sesuai regulasi penggunaan Specific Grant,” tambah sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan tersebut.
Atas dugaan penyalahgunaan wewenang ini, desakan agar Polda Sulbar segera turun tangan melakukan penyelidikan mulai menguat. Praktik “pencurian” pos anggaran ini dinilai telah mencederai hak dasar anak-anak di Mamasa untuk mendapatkan fasilitas sekolah yang layak.
Fungsi Perencanaan yang Lumpuh
Aktivis mahasiswa, Muh. Nabir, menilai ada ketidakberesan sistemik dalam fungsi perencanaan dan evaluasi di tubuh Pemda Mamasa. Hingga laporan ini diturunkan, belum ada penjelasan benderang mengenai ke mana sebenarnya aliran dana tersebut bermuara dan mengapa kontraktor dibiarkan “lepas tangan.”
“Dinas Pendidikan seolah buta dan tuli. Tidak ada transparansi mengenai siapa yang harus bertanggung jawab atas mangkraknya proyek-proyek ini,” ujar Nabir dengan nada getir.
Ultimatum dari Jalanan
Kegeraman mahasiswa telah mencapai titik nadir. Sebuah ultimatum keras dilayangkan kepada otoritas pendidikan di Mamasa dengan tiga tuntutan utama:
* Kepastian Tenggat: Menyelesaikan seluruh pembangunan gedung sekolah dengan batas waktu yang terukur.
* Hak Buruh: Melunasi seluruh tunggakan gaji pekerja proyek tanpa syarat.
* Cuci Gudang: Memberikan sanksi daftar hitam (blacklist) kepada kontraktor nakal dan menyeret oknum dinas yang bermain anggaran ke ranah hukum.
Jika tuntutan ini hanya dianggap angin lalu, Nabir mengancam akan memobilisasi massa dalam skala besar. “Pemerintah tidak boleh bersembunyi di balik meja kerja sementara masa depan anak-anak Mamasa hancur di reruntuhan proyek,” tegasnya.
Di Mamasa, pendidikan kini bukan lagi soal mencerdaskan kehidupan bangsa, melainkan potret nyata bagaimana uang rakyat dikelola secara serampangan.(*)
