MAMASA,TERASSULBAR.id– Mangkraknya pembangunan sejumlah gedung sekolah di Kabupaten Mamasa bukan sekadar perkara semen dan bata yang tertunda. Di baliknya, ada aroma kelalaian dinas dan nasib pekerja yang terabaikan. Siswa belajar di reruntuhan, sementara anggaran entah menguap ke mana.
Aroma Amis di SDN 003 Maerang
Wajah pendidikan di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, sedang compang-camping. Di Kelurahan Talipuki, Kecamatan Mambi, berdiri sebuah monumen kegagalan: gedung SDN 003 Maerang. Alih-alih menjadi kawah candradimuka bagi generasi penerus, bangunan ini justru menyerupai rumah hantu—setengah jadi, berdebu, dan sunyi dari aktivitas pembangunan.
Ironi memuncak ketika para kuli bangunan yang memeras keringat di sana justru tak menerima upah. Sebagai bentuk protes terakhir, para pekerja nekat menyegel bangunan tersebut. Akibatnya, siswa terpaksa menelan pil pahit: belajar di fasilitas darurat yang jauh dari standar kelayakan. “Ini bukan lagi sekadar kendala teknis, ini adalah kegagalan sistemik,” bisik seorang sumber di lapangan.
Lingkaran Setan Pengawasan
Data yang dihimpun menunjukkan bahwa proyek-proyek ini bersumber dari anggaran negara. Uang rakyat yang semestinya dikonversi menjadi ruang kelas yang nyaman, justru terjebak dalam labirin birokrasi Dinas Pendidikan Kabupaten Mamasa yang nampak gagap melakukan pengawasan.
Aktivis mahasiswa, Muh. Nabir, mencium adanya ketidakberesan dalam fungsi perencanaan dan evaluasi. Hingga laporan ini diturunkan, belum ada penjelasan benderang mengenai ke mana sebenarnya aliran dana tersebut bermuara dan mengapa kontraktor bisa “lepas tangan” begitu saja.
“Dinas Pendidikan seolah buta dan tuli. Tidak ada transparansi siapa yang harus bertanggung jawab atas mangkraknya proyek-proyek ini,” ujar Nabir dengan nada getir.
Ultimatum dari Jalanan
Kegeraman mahasiswa dan aktivis telah mencapai titik nadir. Sebuah ultimatum keras dilayangkan kepada otoritas pendidikan di Mamasa. Ada tiga tuntutan utama yang menjadi harga mati:
* Kepastian Tenggat: Menyelesaikan seluruh pembangunan gedung sekolah dengan batas waktu yang terukur.
* Hak Buruh: Melunasi seluruh tunggakan gaji pekerja proyek tanpa syarat.
* Cuci Gudang: Menjatuhkan sanksi hitam kepada kontraktor nakal dan menyeret oknum dinas yang bermain-main dengan anggaran ke ranah hukum.
Jika tuntutan ini hanya dianggap angin lalu, Nabir mengancam akan memobilisasi massa dalam skala besar. “Pemerintah tidak boleh bersembunyi di balik meja kerja sementara masa depan anak-anak Mamasa hancur di reruntuhan proyek,” tegasnya.
Di Mamasa, pendidikan kini bukan lagi soal mencerdaskan kehidupan bangsa, melainkan potret nyata bagaimana uang rakyat dikelola dengan cara yang serampangan.
Tim Terassulbar.id sudah melakukan konfirmasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamasa melalui pesan WhatsApp,namun belum ada balasan.(*)
