MAMASA,TERASDULBAR.id – Gelombang protes terkait buruknya tata kelola pendidikan di Kabupaten Mamasa kembali mencuat. Aliansi Perjuangan Mahasiswa Mamasa (APMM) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Mamasa, menuntut pertanggungjawaban atas sejumlah proyek pembangunan sekolah yang hingga kini terbengkalai.
Kondisi infrastruktur yang mangkrak dinilai sebagai cermin rapuhnya pengawasan dan minimnya komitmen pemerintah daerah dalam menjamin hak dasar pendidikan bagi putra-putri Mamasa.
Kritik Tajam atas Lemahnya Pengawasan
Koordinator Lapangan (Korlap), Muh. Nabir, dalam orasinya menegaskan bahwa proyek-proyek yang tidak kunjung usai ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan bentuk pengabaian tanggung jawab.
“Ini adalah bukti nyata lemahnya pengawasan Dinas Pendidikan. Anggaran negara sudah dialokasikan, namun di lapangan kita melihat bangunan yang terbengkalai. Dampaknya jelas: hak siswa untuk belajar di fasilitas yang layak telah dirampas,” tegas Nabir.
Tak hanya soal fisik bangunan, mahasiswa juga menyoroti dampak sosial yang mulai mengkhawatirkan. Bangunan setengah jadi tersebut kini berpotensi membahayakan keselamatan siswa, mengganggu proses belajar-mengajar, hingga memicu kemarahan warga yang berujung pada penyegelan gedung sekolah di beberapa wilayah.
Masa Depan Generasi yang Terancam
Salah satu orator dalam aksi tersebut mengingatkan bahwa infrastruktur pendidikan adalah investasi jangka panjang. Jika dibiarkan rusak atau menggantung, maka kualitas sumber daya manusia (SDM) Mamasa di masa depan akan menjadi taruhannya.
“Pendidikan adalah fondasi masa depan Mamasa. Jika pembangunannya dibiarkan mangkrak, maka yang sedang dirusak bukan hanya beton dan semen, tetapi masa depan generasi penerus daerah ini,” serunya di hadapan massa aksi.
5 Tuntutan Utama APMM
Dalam aksi tersebut, aliansi mahasiswa secara resmi menyampaikan lima poin tuntutan mendesak kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mamasa:
* Penyelesaian Segera: Mendesak penuntasan seluruh proyek pembangunan sekolah yang mangkrak tanpa penundaan lagi.
* Hak Pekerja: Menuntut Dinas Pendidikan segera membayar upah para pekerja proyek tanpa syarat.
* Transparansi Anggaran: Meminta keterbukaan informasi publik mengenai penggunaan anggaran pembangunan pendidikan.
* Evaluasi dan Sanksi: Mendesak evaluasi menyeluruh dan penindakan tegas terhadap oknum atau pihak ketiga yang bertanggung jawab atas kegagalan proyek.
* Jaminan Mutu: Menuntut jaminan agar pola kerja buruk seperti ini tidak terulang kembali di masa depan.
APMM menegaskan bahwa aksi ini barulah awal. Mereka berkomitmen akan terus mengawal persoalan ini dan melakukan tekanan massa yang lebih besar hingga Pemerintah Daerah memberikan solusi konkret dan bukti nyata di lapangan.(*)
