MAJENE — Program peremajaan tanaman kakao seluas 200 hektare di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, menghadapi kendala serius. Para petani yang tergabung dalam kelompok tani secara tegas menolak bantuan bibit kakao yang disalurkan karena spesifikasinya dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, penolakan ini bermula karena bibit yang dikirimkan berjenis asal biji (seedling), bukan jenis sambung pucuk (grafting) yang selama ini diandalkan petani karena memiliki produktivitas lebih tinggi dan ketahanan yang lebih baik.
Detail Anggaran dan Pengadaan
Proyek pengadaan benih kakao ini menelan anggaran yang cukup fantastis. Merujuk pada dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS), total pagu anggaran yang disiapkan mencapai Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah).
Kontrak pengadaan dimenangkan oleh PT Mitra Alam Nusantara Evergreen, yang beralamat di Jalan Pacerakkang, Kompleks Adiba Trade Center A No. 4, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Perusahaan tersebut berkewajiban memasok benih kakao siap tanam bersertifikat untuk kegiatan peremajaan seluas 200 Ha yang mencakup 42 kelompok tani di empat kecamatan di Kabupaten Majene, dengan total alokasi mencapai 200.000 batang pohon.
Kendati demikian, jenis klon yang dipersyaratkan dalam kontrak adalah F1 Hibrida jenis ICCRI 06 dan ICCRI 08. Merujuk pada label, bibit yang tersalurkan di lapangan adalah jenis ICCRI 08.
Keluhan Petani dan Pandangan Aktivis
Meskipun pihak penyedia menyatakan bahwa bibit yang dikirimkan telah bersertifikat dan berlabel varietas Hibrida F1 ICCRI 08, para petani tetap bersikeras menolak. Bibit asal biji dengan tinggi minimal 30 cm tersebut dinilai kurang efektif karena bertajuk tinggi dan berbuah lebih lambat dibandingkan bibit sambung pucuk. Selain itu, harga pengadaannya juga dinilai terlalu mahal.
“Banyak orang tidak suka tanaman dari seedling karena dinilai merugi dari segi waktu, tenaga, hingga biaya. Petani nantinya harus menyambung ulang di lokasi, baik sambung pucuk maupun sambung samping, yang justru memicu pembengkakan biaya baru. Kami yakini banyak bibit ini akhirnya tidak akan ditanam oleh petani,” ujar Anwar, perwakilan Aktivis Anti Korupsi Indonesia.
Anwar juga menyoroti bahwa perencanaan dari Kementerian Pertanian dinilai kurang matang karena tidak sepenuhnya berpijak pada aspirasi dan usulan langsung dari petani di Kabupaten Majene. Permasalahan serupa kabarnya tidak hanya terjadi di Majene, melainkan juga meluas ke beberapa kabupaten lain di Sulawesi Barat, seperti Polewali Mandar, Mamasa, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada solusi konkret dari pihak Dinas Pertanian maupun penyedia benih terkait penolakan massal ini, yang berpotensi menghambat target keberhasilan program peremajaan kakao di Kabupaten Majene(*)
