POLMAN,TERASSULBAR.ID – Aktivis anti-korupsi di Sulawesi Barat hari ini menggelar aksi damai sebagai bentuk desakan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Polewali Mandar (Polman) untuk segera menuntaskan sejumlah kasus dugaan tindak pidana korupsi yang telah lama mengendap. Aksi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk mendukung pemberantasan korupsi di daerah, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dalam orasi yang disampaikan oleh para aktivis, mereka menyampaikan beberapa tuntutan yang harus segera ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Polman. Beberapa kasus yang diminta untuk segera diselesaikan antara lain:
1. *Kasus Dugaan Korupsi UTD PMI*: Aktivis mendesak Kejari Polman untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi yang terjadi di Unit Transfusi Darah (UTD) PMI Polewali Mandar. Mereka juga mendesak agar pihak kejaksaan memeriksa kembali Kepala UTD PMI periode 2019-2024 terkait dugaan penyalahgunaan anggaran.
2. *Kasus Korupsi KONI Polman*: Para aktivis juga menyoroti lambannya proses hukum terhadap kasus dugaan korupsi di Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Polewali Mandar, yang melibatkan anggaran sebesar Rp 13,8 miliar untuk tahun anggaran 2022 hingga 2023. Mereka mendesak Kejaksaan Negeri Polman agar segera menuntaskan penyidikan kasus ini.
3. *Kasus Dugaan Korupsi Fasilitas Bandara*: Aktivis meminta Kejaksaan Negeri Polman untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi dalam proyek pembangunan fasilitas bandara yang menggunakan anggaran tahun 2020-2022. Kasus ini diduga melibatkan penyalahgunaan dana publik yang seharusnya digunakan untuk fasilitas umum.
4. *Kasus Makan Minum DPRD Polman*: Aktivis anti-korupsi juga menuntut agar Kejaksaan Negeri Polman memeriksa penggunaan anggaran makan minum DPRD Polman yang nilainya mencapai miliaran rupiah pada tahun 2022 hingga 2023. Mereka mencurigai adanya indikasi penyalahgunaan anggaran dalam pembiayaan kegiatan tersebut.
5. *Kasus Pengelolaan Sampah*: Tuntutan lain yang disampaikan adalah untuk memeriksa dugaan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan sampah di Polman, yang melibatkan anggaran hingga puluhan miliar rupiah pada tahun anggaran 2020 hingga 2023.
6. *Kasus Perjalanan Dinas Pemda*: Aktivis juga mendesak agar Kejaksaan Negeri Polman melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran perjalanan dinas Pemda, khususnya Sekretariat Daerah, dengan total anggaran mencapai Rp 1,861 miliar pada tahun 2023. Mereka mencurigai adanya mark-up dalam pembiayaan perjalanan dinas ini.
7. *Kasus Belanja Rohanianwan*: Aktivis juga menyoroti dugaan penyalahgunaan anggaran untuk belanja Rohanianwan yang bernilai Rp 7,638 miliar pada tahun 2023, dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) senilai Rp 4,860 miliar. Mereka mendesak Kejaksaan Negeri Polman untuk segera memeriksa dan menuntaskan kasus ini.
8. *Kasus Dana Kesetaraan Dinas Pendidikan*: Terakhir, para aktivis juga mendesak Kejaksaan Negeri Polman untuk memeriksa dan menuntaskan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan anggaran dana kesetaraan di Dinas Pendidikan Polewali Mandar pada tahun anggaran 2019-2024. Mereka mencurigai adanya penyalahgunaan anggaran yang merugikan negara.
Aksi ini dipimpin oleh Andri, seorang aktivis yang juga dikenal sebagai jenderal lapangan dalam gerakan pemberantasan korupsi di Sulawesi Barat. Andri menegaskan bahwa korupsi di daerah ini telah merugikan rakyat dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Ia mengingatkan bahwa penuntasan kasus-kasus korupsi ini sangat penting untuk menjaga keadilan dan integritas aparat negara.
“Kami akan terus mengawasi proses hukum ini dan memastikan agar tidak ada kasus korupsi yang terabaikan. Kejaksaan Negeri Polman harus segera menunjukkan keseriusannya dalam menuntaskan kasus-kasus ini demi kebaikan bersama,” tegas Andri dalam orasinya.6/1/2025
Aksi ini mendapat dukungan luas dari masyarakat setempat yang menginginkan agar penegakan hukum di daerah berjalan dengan transparan dan adil. Para aktivis juga menegaskan bahwa mereka akan terus menggelar aksi hingga semua kasus ini mendapatkan perhatian yang layak dari pihak berwenang.
Sementara itu, pihak Kejaksaan Negeri Polman hingga kini belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan yang disampaikan oleh para aktivis tersebut. Namun, diharapkan aksi ini dapat menjadi dorongan bagi Kejaksaan Negeri Polman untuk segera menuntaskan berbagai kasus korupsi yang telah lama menunggu proses hukum.(*)
