Mentan Canangkan Majene sebagai Sentra Bawang Merah Indonesia Timur

Majene ,terassulbar.id — Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, mencanangkan Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, sebagai calon sentra baru produksi bawang merah nasional. Dalam kunjungan kerjanya di Kecamatan Banggae, Sabtu (19/7/2025), Mentan menyampaikan komitmennya menjadikan Majene sebagai “Kabupaten Bawang” di wilayah timur Indonesia.

“Majene akan kita jadikan sentra baru bawang merah, seperti Solok di Sumatera Barat. Tahun depan, insya Allah minimal 50 hingga 100 hektare lahan pembibitan akan dikembangkan,” ujar Amran di hadapan petani dan jajaran pemerintah daerah.

Amran menilai, bawang merah asal Majene memiliki kualitas unggul yang mirip dengan Enrekang, Sulawesi Selatan, baik dari segi rasa maupun daya simpan. Lokasinya yang strategis di jalur lintas Sulawesi-Kalimantan juga menjadikan Majene sebagai titik ideal untuk memasok kebutuhan kawasan Indonesia Timur, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Rasanya berbeda, kualitasnya sangat baik, bahkan bisa menyuplai hingga Kalimantan. Kita akan mulai dari pembibitan 10–20 hektare, disertai dukungan pompa irigasi dan alsintan. Ini akan bertahap, dalam 3–4 tahun ke depan Majene bisa jadi kabupaten bawang,” jelasnya.

Menurut data Kementerian Pertanian, Indonesia telah swasembada bawang merah konsumsi sejak 2016. Pada 2024, produksi nasional mencapai 2,08 juta ton (konde basah), atau setara 1,35 juta ton rogol kering panen—melebihi kebutuhan nasional sebesar 1,2 juta ton.

Menanggapi hal itu, Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menyatakan dukungan penuh terhadap rencana transformasi sektor pertanian di Majene. Ia menyebut bahwa hortikultura, khususnya bawang merah, kini menjadi komoditas unggulan baru menggantikan kelapa.

“Dulu Majene hanya dikenal dengan kelapa, sekarang mulai berkembang ke bawang, peternakan kambing, dan sektor kelautan. Kami siap mendukung penuh arahan Menteri,” ujarnya.

Gubernur juga menekankan pentingnya intervensi pertanian bagi Majene yang mencatat angka kemiskinan tertinggi di Sulbar, yaitu 13–14 persen. Ia menegaskan bahwa pemerintah provinsi akan mendorong peningkatan kapasitas petani, termasuk membina kelompok tani agar naik kelas.

“Kita harus bantu kelompok tani agar tidak hanya menjadi kelompok biasa, tapi bisa naik menjadi madya dan utama. Banyak yang sudah terampil, tinggal ditopang fasilitas dan perhatian yang lebih besar,” pungkasnya.(**)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *