Mamuju – Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman di Provinsi Sulawesi Barat kini tengah digodok oleh Pemprov Sulbar.
Dalam pertemuan di di Graha Sandeq Kantor Gubernuran, Rabu 15 Februari 2023, Penjabat Gubernur Sulbar, Akmal Malik berharap PSU dikerjakan berbasis data. Dengan luas wilayah Sulbar lebih 3 juta hektar, hutan lebih 1 juta hektar, dan non hutan 586 ha.
Akmal Malik juga memaparkan Data Desa Presisi (DDP), sekaligus menyesuaikan data terkait kawasan rumah kumuh di Sulbar. “Saya berharap hadirnya PSU di wilayah Sulbar dapat mengurangi kawasan kumuh,” kata Akmal Malik.
Ia meminta, penterjemah terhadap kawasan kumuh dapat disinkronisasi untuk penyediaan sarana dan prasarana.
“Tolong diperjelas terminologi agar bisa melakukan pembangunan secara jelas. Agar intervensi stunting dan kemiskinan ekstrim dapat ikut diatasi. Butuh kejujurannya antara pemerintah Provinsi dan kabupaten dalam mengintervensi PSU di Sulbar,” tutupnya. (rls/dhi)
