Majene,terassulbar.id – Polemik pengadaan alat cuci darah (hemodialisis) di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, kembali menyeruak. Proyek bernilai miliaran rupiah itu mangkrak sejak tiba di RSUD Majene dan memicu dugaan adanya campur tangan seorang Oknum anggota DPRD dalam proses pengadaannya.
Alat yang dibeli untuk meningkatkan layanan kesehatan pasien gagal ginjal itu kini hanya teronggok di ruang penyimpanan rumah sakit. Lebih dari dua tahun sejak pengadaannya, fasilitas tersebut belum bisa beroperasi karena rumah sakit tidak memiliki ruang instalasi yang memenuhi standar, tenaga medis bersertifikasi, hingga anggaran operasional.
Jejak Dugaan Intervensi
Informasi yang dihimpun Terassulbar.id menunjukkan adanya tekanan dari salah satu Oknum anggota DPRD Majene yang disebut mendorong percepatan pembelian alat melalui pihak ketiga. Sejumlah sumber internal pemerintah daerah menyebut proses pengadaan berjalan janggal, terutama dalam pemilihan vendor dan urgensi proyek yang dinilai tidak melalui kajian kebutuhan yang matang.
“Waktu itu terkesan terburu-buru. Ada pihak yang mendorong agar alat segera dibeli, padahal kesiapan RSUD belum lengkap,” kata seorang pejabat Pemkab Majene yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Meski belum ada bukti resmi, dugaan intervensi ini menguat setelah muncul kesaksian bahwa proses administrasi dipaksakan selesai di tengah minimnya kesiapan teknis rumah sakit.
Alat Menganggur, Pasien Terlantar
RSUD Majene membenarkan bahwa alat hemodialisis sudah diterima sejak lama—bahkan diterima oleh oknum internal rumah sakit yang bukan menjadi kewenangannya. Namun hingga kini alat belum bisa digunakan karena sejumlah persoalan teknis:
Ruang instalasi tidak memenuhi standar Kementerian Kesehatan
Dokter spesialis dan perawat bersertifikat dialisis belum tersedia
Tidak ada alokasi anggaran operasional
Kontrak servis dengan penyedia tidak pernah disiapkan
Kondisi itu membuat alat menjadi aset tak produktif, sementara pasien gagal ginjal Majene masih harus dirujuk ke Mamuju hingga Makassar untuk menjalani cuci darah.
Respons Minim, Desakan Menguat
Oknum anggota DPRD Majene yang disebut-sebut terlibat belum memberikan klarifikasi. Upaya konfirmasi yang dilakukan Terassulbar.id pun belum mendapat respons.
Di sisi lain, desakan publik semakin kuat agar pemerintah dan aparat hukum mengaudit total proyek ini. Warga menilai ketidakberfungsian alat tersebut telah merugikan masyarakat dan berpotensi menimbulkan kerugian negara.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemkab Majene maupun aparat penegak hukum soal dugaan keterlibatan legislator tersebut. Namun sumber internal menyebut lembaga penegak hukum telah mulai menghimpun informasi awal sebelum menentukan langkah berikutnya.
Warga berharap persoalan ini segera terungkap dan alat cuci darah bisa difungsikan sebagaimana mestinya bukan terus membisu di gudang penyimpanan.
Tim Redaksi
