MAMASA,TERASSULBAR.id — Aktivis Anti Korupsi Sulawesi Barat, Andi Irfan, mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Barat untuk segera mengusut tuntas dugaan penyimpangan penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) Specific Grant bidang pendidikan di Kabupaten Mamasa tahun anggaran 2025.
Andi Irfan mensinyalir adanya praktik “buka gembok” anggaran pada dana yang seharusnya bersifat earmarked atau telah ditentukan peruntukannya secara ketat oleh Pemerintah Pusat.
Anggaran Pendidikan Diduga Dialihkan ke Pupuk
Berdasarkan data yang dihimpun, Kabupaten Mamasa mendapatkan alokasi DAU Specific Grant (SG) Pendidikan sebesar Rp53 miliar pada tahun 2025.
Dana tersebut sejatinya dikucurkan untuk mendanai program peningkatan mutu dan infrastruktur pendidikan di Bumi Kondosapata.
Namun, Irfan mengungkapkan adanya indikasi kuat bahwa sebagian dana tersebut dialihkan untuk sektor yang sama sekali tidak relevan dengan pendidikan.
“Informasi yang kami peroleh, ada sekitar Rp13 miliar yang diduga dialihkan untuk pengadaan atau pembelian pupuk bersubsidi. Ini jelas melenceng dari petunjuk teknis penggunaan anggaran,” ujar Irfan dalam keterangannya, Jumat (9/1).
Irfan menegaskan bahwa tindakan mengalihkan dana DAU SG merupakan pelanggaran serius terhadap regulasi keuangan negara. Sebagai dana yang bersifat spesifik, Pemerintah Daerah tidak memiliki kewenangan untuk memindahkan alokasi tersebut ke sektor lain (refocussing sepihak).
“Jika dugaan ini benar, Pemerintah Kabupaten Mamasa telah menabrak aturan penggunaan dana yang sudah dikunci oleh pusat. Pendidikan adalah sektor vital, memotong anggarannya untuk kepentingan lain adalah langkah yang mencederai publik,” tegasnya.
Catatan Rekam Jejak Anggaran
MamasaSebelumnya, Kabupaten Mamasa memang kerap menjadi sorotan terkait tata kelola keuangan, mulai dari persoalan defisit anggaran hingga keterlambatan pembayaran hak-hak nakes dan perangkat desa pada tahun-tahun sebelumnya. Kasus dugaan pengalihan dana pendidikan ini dikhawatirkan akan semakin memperburuk citra manajemen keuangan daerah.
Andi Irfan berharap Polda Sulbar tidak menunggu lama untuk melakukan pemanggilan dan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait di lingkungan Pemkab Mamasa.
“Polda Sulbar harus segera turun tangan bongkar ini. Jangan sampai anggaran yang dikhususkan untuk mencerdaskan anak bangsa justru disalahgunakan untuk kepentingan tertentu di luar koridor hukum,” tutupnya.(*)
