MAJENE ,TERASSULBAR.id– Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Majene tengah menjadi pusat perhatian. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Mandar Raya menggelar aksi unjuk rasa menuntut transparansi dan pertanggungjawaban terkait dugaan penyimpangan keuangan yang merugikan tenaga pendidik dan masyarakat.
Dalam orasinya, KAMMI Mandar Raya membawa misi moral untuk melawan ketidakadilan. Mereka menuntut pencopotan oknum yang terkait bersama Bendahara gaji Disdikpora Majene. Mahasiswa menilai pihak dinas gagal menjaga amanah dalam pengelolaan dana umat.
”Hukum harus ditegakkan! Dana umat harus diselamatkan dan hak guru wajib dibayarkan! Lawan korupsi sampai tuntas!” seru para demonstran di depan kantor Disdikpora.
Selain menuntut pencopotan jabatan, mahasiswa mendesak penyelesaian masalah keuangan ini secara menyeluruh tanpa syarat maupun penundaan, sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak guru yang diduga terabaikan.
Menanggapi tekanan massa, Kepala Disdikpora Majene, Andi Asraf Tammalele, S.Sos., memberikan respons yang tak terduga. Alih-alih membela diri secara pasif, ia justru mengapresiasi kontrol sosial yang dilakukan mahasiswa dan langsung mengambil tindakan nyata.
Andi Asraf mengumumkan telah mencopot oknum Bendahara Gaji yang diduga terlibat dalam skandal penyimpangan dana, termasuk dugaan penggelapan dana zakat Baznas.
”Saya bersyukur atas aksi yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa. Saya tidak akan melindungi oknum-oknum terduga pelaku dan sepenuhnya menyerahkan proses hukum kepada aparat penegak hukum,” tegas Andi Asraf di hadapan para demonstran.
Andi Asraf juga memberikan klarifikasi bahwa dugaan praktik menyimpang tersebut terjadi sebelum masa jabatannya di Disdikpora. Saat peristiwa itu diduga berlangsung, ia masih menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR Kabupaten Majene.
Sebagai pejabat yang baru menjabat beberapa bulan di Disdikpora, ia berjanji akan melakukan “pembersihan” besar-besaran di internal dinas. Fokus utamanya adalah membangun tata kelola pemerintahan yang:
- Transparan: Membuka akses informasi keuangan.
- Akuntabel: Setiap rupiah harus bisa dipertanggungjawabkan.
- Berpihak pada Guru: Memastikan hak para pendidik tidak lagi terhambat oleh oknum tidak bertanggung jawab.
Langkah berani Kadisdikpora ini diharapkan menjadi titik balik perbaikan birokrasi di Kabupaten Majene, sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa praktik korupsi tidak akan mendapat ruang di lingkungan pendidikan.(*)
