Majene, — Tekanan publik terhadap Pemerintah Kabupaten Majene mencapai puncaknya. Menyusul terbongkarnya skandal penggunaan masker nebulizer bekas dan pembatasan cek darah bagi ibu hamil di Puskesmas Sendana I, gelombang desakan dari berbagai lapisan masyarakat kini bersatu menuntut satu hal: Bupati Majene, Andi Sukri Tammalele (AST)harus segera mencopot Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes)!
Jabatan Kadinkes dinilai sudah tidak layak dipertahankan karena dianggap gagal total dalam mengawasi faskes tingkat pertama dan mengabaikan keselamatan nyawa warga.
Perwakilan tokoh masyarakat, pemuda, dan aliansi warga Majene Ardian,menyatakan bahwa apa yang terjadi di Puskesmas Sendana I bukan sekadar masalah teknis, melainkan cerminan dari bobroknya manajemen puncak di Dinas Kesehatan. Ada tiga poin krusial yang membuat publik meradang dan menuntut pencopotan jabatan tersebut:
Pembiaran yang Fatal: Kadinkes dinilai membiarkan kekosongan masker uap steril sejak Maret 2026, yang memaksa pasien (termasuk penderita TB) menggunakan masker bekas pakai yang dicuci ulang.
Abai Terhadap Nyawa Ibu & Bayi: Dinas Kesehatan dianggap menutup mata terhadap kebijakan internal faskes yang membatasi pemeriksaan kadar HB bagi ibu hamil, yang semestinya menjadi prosedur wajib keselamatan persalinan.
Krisis Obat-Obatan yang Kronis: Kegagalan Dinkes dalam menjamin ketersediaan obat dasar dan alat habis pakai laboratorium di puskesmas, sehingga menyulitkan masyarakat miskin untuk mendapatkan hak pengobatan yang layak.
”Kami tidak butuh pejabat yang hanya duduk di balik meja sementara di lapangan rakyat dipaksa memakai masker bekas dan ibu hamil dipertaruhkan nyawanya! Ini kelalaian yang tidak bisa dimaafkan. Bupati harus tegas, copot Kadinkes sekarang juga!” ujar salah satu tokoh pemuda Majene dalam pernyataan sikapnya.
Masyarakat menilai, jika tidak ada tindakan tegas berupa pemberhentian, hal ini akan menjadi preseden buruk bahwa Pemerintah Kabupaten Majene memaklumi pelayanan kesehatan yang tidak manusiawi.
Masyarakat kini memberikan tenggat waktu yang ketat kepada Bupati Majene untuk segera mengambil keputusan. Ada tiga tuntutan utama yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah saat ini:
Pertama, mencopot Kadinkes Majene demi memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem kesehatan daerah. Kedua, melakukan audit investigasi menyeluruh untuk membongkar aliran dana pengadaan alkes dan obat puskesmas. Ketiga, melakukan normalisasi alkes steril untuk memastikan per hari ini tidak ada lagi alat medis bekas yang digunakan di seluruh faskes.
Jika dalam beberapa hari ke depan Kadinkes tidak segera dicopot dari jabatannya, warga mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran dan melayangkan mosi tidak percaya kepada pembuat kebijakan di Kabupaten Majene.(*)
