Majene,terassulbar.id— Bobroknya fasilitas dan manajemen pelayanan kesehatan di Puskesmas Sendana I memicu gelombang kritik pedas dari parlemen. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang menghadirkan Dinas Kesehatan dan seluruh Kepala Puskesmas se-Kabupaten Majene, Anggota Komisi III DPRD Majene, Sudirman, membongkar sederet rapor merah yang dinilai mengancam keselamatan warga.
Sudirman tanpa ragu mencecar instansi terkait atas pengabaian standar pelayanan minimal yang terjadi di lapangan. “Ini menyangkut keselamatan dan hak dasar masyarakat, tidak boleh ada kompromi!” tegasnya.
Sederet Borok Pelayanan yang Disorot Tajam
Rapat dengar pendapat tersebut mengungkap sejumlah fakta miris yang terjadi di Puskesmas Sendana I:
1. Nyawa Ibu Hamil Dipertaruhkan
Komisi III mengecam keras kebijakan internal puskesmas yang menyebutkan bahwa pemeriksaan kadar hemoglobin (HB) hanya diprioritaskan bagi pasien gawat darurat.
”Bagaimana mungkin pemeriksaan HB untuk ibu hamil dibatasi? Kondisi HB adalah indikator vital menjelang persalinan. Jika ini diabaikan, kita sedang mempertaruhkan nyawa ibu dan bayi yang dilahirkan!” cecar Sudirman.
2. Skandal Masker Nebulizer Bekas: Risiko Penularan TB Mengintai
Fakta paling mengejutkan yang terungkap adalah kekosongan stok masker nebulizer (terapi uap) sejak Maret 2026. Akibatnya, sejak Maret hingga 13 Mei 2026, pasien gangguan pernapasan dipaksa menggunakan masker bekas yang hanya dicuci lalu dipakai ulang.
Sudirman menilai tindakan ini sangat fatal dan konyol, mengingat terapi uap sering digunakan oleh penderita penyakit menular seperti Tuberkulosis (TB). Penggunaan masker bekas justru berpotensi memicu klaster penularan penyakit baru di lingkungan puskesmas.
3. Kelangkaan Obat dan Laboratorium “Lumpuh”
Kinerja para dokter di puskesmas tersebut juga dinilai tidak maksimal. Namun, Komisi III menggarisbawahi bahwa hal ini bukan sepenuhnya kesalahan medis, melainkan akibat lumpuhnya fasilitas penunjang. Laboratorium puskesmas kerap kehabisan bahan habis pakai sehingga gagal mendiagnosis pasien secara cepat, diperparah dengan kronisnya kelangkaan stok obat-obatan dasar.
DPRD Desak Evaluasi Total Dinas Kesehatan
Sudirman menegaskan bahwa pembiaran terhadap kondisi ini adalah bentuk kejahatan pelayanan publik. Jika sarana medis dasar saja tidak mampu dipenuhi, maka fungsi puskesmas sebagai faskes tingkat pertama telah gagal.
Poin Evaluasi Kritis DPRD
Dampak Langsung ke Masyarakat:
Pembatasan Cek HB:
Angka kematian ibu dan bayi berisiko melonjak
Penggunaan Masker Nebulizer Bekas:
Potensi penularan silang penyakit paru/TB
Kekosongan Obat & Lab:
Diagnosis mandek, pasien telantar tanpa obat
Rekomendasi Tegas Parlemen :
Komisi III DPRD Kabupaten Majene mendesak Dinas Kesehatan untuk segera melakukan evaluasi total, mencopot sistem birokrasi yang lambat, dan menyuplai kembali kebutuhan logistik medis di Puskesmas Sendana I sesuai standar nasional. Parlemen berjanji akan terus mengawal kasus ini hingga hak kesehatan masyarakat Majene terpenuhi secara layak.
