MAJENE – Puskesmas Sendana I kini berada di bawah mikroskop publik. Kepala Puskesmas (Kapus) Sendana I menjadi figur yang paling disorot tajam setelah rentetan rapor merah manajemen mencuat ke permukaan. Jabatan yang seharusnya menjadi nakhoda pelayanan kesehatan masyarakat tersebut, kini justru dinilai sebagai pusat dari carut-marut tata kelola internal—mulai dari dugaan penahanan hak normatif pegawai hingga isu moralitas yang mencoreng institusi medis.
Mogoknya pencairan dana kapitasi dan non-kapitasi yang membuat stok obat menipis dinilai publik bukan sekadar masalah administrasi biasa, melainkan cerminan dari kegagalan kepemimpinan (leadership crisis) yang fatal.
Keluhan para dokter dan perawat yang sampai harus “menembus” birokrasi demi mengadu langsung ke Bupati Majene menjadi bukti sahih bahwa jalur komunikasi internal di Puskesmas Sendana I telah putus. Kapus dinilai gagal menciptakan lingkungan kerja yang transparan dan akuntabel.
Sikap bungkam yang ditunjukkan Kapus saat dikonfirmasi awak media semakin memperkuat tudingan bahwa ada hal yang sengaja disembunyikan di balik mengendapnya dana operasional di Bank BPD. Publik kini mempertanyakan kapabilitas dan integritas sang Kapus dalam mengomandoi fasilitas kesehatan tingkat pertama tersebut.
Belum usai badai tata kelola keuangan yang dinilai bobrok, sentimen negatif publik terhadap kepemimpinan di Puskesmas Sendana I kian meroket tajam seiring mencuatnya kembali isu sensitif yang sempat berembus di lingkungan faskes tersebut.
Berdasarkan informasi yang berkembang, sang Kapus juga diterpa isu miring terkait dugaan pelecehan seksual terhadap mahasiswa kesehatan yang pernah melakukan praktik kerja lapangan (PKL) atau magang di Puskesmas Sendana I.
”Isu ini sempat menjadi kasak-kusuk dan beban moral yang sangat berat bagi lingkungan kerja di sini. Jika masalah anggaran saja sudah merusak operasional, isu pelecehan ini benar-benar meruntuhkan martabat puskesmas di mata masyarakat,” ungkap salah satu sumber yang mengetahui desas-desus tersebut namun enggan dipublikasikan identitasnya.
Meskipun isu ini kerap diredam, mencuatnya kembali dugaan tindakan asusila terhadap anak didik yang tengah menimba ilmu ini menjadi tamparan keras bagi dunia kesehatan di Majene. Jika terbukti benar, hal ini dinilai sebagai bentuk penyalahgunaan relasi kuasa yang sangat keji oleh seorang pucuk pimpinan faskes.
Rentetan skandal—mulai dari hak nakes yang diabaikan, ancaman kelangkaan obat, hingga isu moralitas lingkungan kerja—membuat desakan dari berbagai elemen masyarakat dan internal puskesmas kian solid: Copot Kepala Puskesmas Sendana I.
Masyarakat menilai, Puskesmas Sendana I tidak akan pernah sehat secara manajemen jika masih dinakhodai oleh figur yang sarat akan kontroversi dan resisten terhadap transparansi. Bupati Majene kini memegang bola panas untuk segera melakukan tindakan tegas, melakukan audit investigasi menyeluruh, dan memberikan sanksi pencopotan demi menyelamatkan pelayanan kesehatan warga Sendana.(*)
