MAMUJU ,TERASSULBAR.id— Sektor pertanian Sulawesi Barat (Sulbar) yang seharusnya menjadi tulang punggung ekonomi rakyat kini tengah dibayangi aroma tak sedap dugaan praktik rasuah. Aktivis Sulbar secara vokal mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk membongkar dugaan korupsi berjamaah dalam proyek pengadaan bibit Pemprov Sulbar yang menelan anggaran fantastis hingga puluhan miliar rupiah.
Bukan angka kecil, anggaran yang disorot mencakup trilogi proyek pengadaan bibit:
Bibit Kakao: Rp28 Miliar
Bibit Kopi: Rp5 Miliar
Bibit Durian: Rp7 Miliar
Bibit “Siluman” dan Kematian bibit Massal di Lahan
AKtivis Sulawesi Barat ,Andi Irfan ,mengungkapkan bahwa investigasi pihaknya menemukan indikasi kuat adanya malapraktik dalam pengadaan ini. Ia menengarai adanya bibit “siluman” yang asal-usulnya gelap dan tidak mengantongi sertifikasi resmi.
”Kami menemukan lapangan dipenuhi bibit tanpa identitas yang jelas. Tanpa sertifikasi, kualitasnya pun abal-abal. Dampaknya? Terjadi kematian massal bibit di lahan petani, dan jumlah yang tersalurkan diduga kuat tidak sesuai dengan kontrak pengadaan,” tegas Irfan kepada awak media.
Kondisi paling ironis dilaporkan terjadi di wilayah Polewali Mandar (Polman). Di sana, harapan petani untuk memanen kakao pupus lantaran bibit yang diberikan justru mati mengering. Celakanya, hingga detik ini, belum ada langkah nyata dari dinas terkait maupun kontraktor pelaksana untuk melakukan penggantian.
Ujian Nyali Kejati dan Polda Sulbar
Pena Perlawanan Sulbar menilai fenomena ini bukan sekadar kegagalan teknis, melainkan potensi kerugian negara yang terstruktur. Debi pun melemparkan tantangan terbuka bagi Kejaksaan Tinggi dan Polda Sulawesi Barat untuk segera bertindak tanpa menunggu “bola panas” ini mendingin.
”Anggaran negara yang bersumber dari pajak rakyat seharusnya menjadi stimulus kesejahteraan, bukan menjadi bancakan oknum yang memperkaya diri. Kami mendesak Kejati dan Polda untuk menunjukkan taringnya. Jangan sampai ada kesan pembiaran terhadap perampokan uang rakyat di sektor pertanian,” tambahnya.
Iran memastikan pihaknya akan terus mengawal kasus ini sebagai garda terdepan kontrol sosial di Sulawesi Barat. Ia menekankan bahwa transparansi dari aparat penegak hukum adalah harga mati.
”Kami tidak akan berhenti bersuara sampai kasus ini diusut tuntas hingga ke akarnya. Harus ada pertanggungjawaban hukum yang jelas!” pungkasnya dengan nada tegas.
