Majene ,terassulbar.id – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Majene menyoroti buruknya pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Majene. Berdasarkan hasil observasi lapangan, laporan masyarakat, dan sejumlah unggahan di media sosial, ditemukan banyak keluhan mengenai sistem pelayanan rumah sakit yang dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Koordinator Biro Advokasi, HAM, dan Lingkungan Hidup PC PMII Majene, Haikal, menyampaikan bahwa pelayanan di RSUD Majene semestinya sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, serta Peraturan Menteri Kesehatan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Hal itu mencakup ketersediaan obat, kualitas pelayanan, sistem rujukan, hingga kondisi sarana dan prasarana yang memengaruhi akreditasi rumah sakit.
“Pelayanan kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang wajib dipenuhi oleh rumah sakit. Jangan sampai pihak RSUD terkesan menutup mata terhadap berbagai persoalan yang telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir tanpa adanya perbaikan nyata,” tegas Haikal, Jumat (17/10/2025).
Menurutnya, berbagai keluhan yang muncul dari masyarakat menjadi tanda adanya masalah serius dalam manajemen pelayanan kesehatan di RSUD Majene. Kondisi ini dikhawatirkan berdampak pada kepercayaan publik terhadap fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah tersebut.
PMII Majene mendesak Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Majene untuk segera mengevaluasi dan memberikan teguran kepada pihak RSUD. Selain itu, aparat penegak hukum juga diminta melakukan pemeriksaan menyeluruh guna menemukan akar permasalahan yang terjadi di lingkungan rumah sakit.
“Permasalahan di sektor kesehatan harus ditangani secara profesional dan transparan. Pemerintah Daerah bersama RSUD Majene perlu membuka ruang dialog dengan masyarakat untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar meningkatkan mutu pelayanan serta kepercayaan publik,” tambah Haikal.(*)
