Polman,terassulbar.id — Desakan publik terhadap Kapolda Sulawesi Barat (Sulbar) kian menguat. Sejumlah pihak meminta agar Kapolres Polewali Mandar (Polman) segera dicopot dari jabatannya, buntut belum terungkapnya kasus penembakan misterius yang menewaskan Husain (35), warga Desa Pambusuang, Kecamatan Balanipa.
Hingga sebulan pascakejadian, pelaku yang merenggut nyawa seorang ayah dua anak itu belum juga berhasil diungkap.
Peristiwa tragis tersebut terjadi pada Minggu malam, 20 September 2025, ketika dentuman keras menyerupai suara tembakan memecah keheningan di sekitar Desa Lagi-Agi, Kecamatan Campalagian. Tak lama berselang, warga menemukan sesosok pria tergeletak di atas mobil dengan luka tembak di kepala. Korban kemudian diketahui bernama Husain, yang dikenal di lingkungannya sebagai sosok pekerja keras dan ramah.
Sejak insiden itu, keluarga korban terus menuntut keadilan. Mereka menilai pihak kepolisian lamban dalam mengungkap pelaku, bahkan hingga kini belum ada satu pun tersangka yang diumumkan.
“Kami hanya ingin keadilan. Jangan biarkan kematian keluarga kami berlalu tanpa kejelasan,” ujar Syamsuddin, salah satu pemuda Polman, Sabtu (18/10/2025).
Syamsuddin mendesak Kapolda Sulbar untuk segera mengevaluasi kinerja Polres Polman yang dinilai gagal menuntaskan kasus ini. Ia menyebut, tidak ada progres berarti selama lebih dari sebulan penyelidikan berjalan.
“Kami menuntut Kapolda untuk mencopot Kapolres Polman. Kami sudah kehilangan kepercayaan,” tegasnya.
Menurutnya, aparat kepolisian terlihat tidak serius mengusut kasus ini, meski sejumlah barang bukti telah dikantongi penyidik. Polisi disebut telah memeriksa beberapa saksi mata serta mengamankan selongsong peluru dan proyektil hasil autopsi dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sulbar.
Namun, semua bukti tersebut belum mengarah pada identitas pelaku. Polisi bahkan mengungkap bahwa hasil uji balistik menunjukkan peluru berasal dari senapan rakitan. Fakta ini justru memunculkan tanda tanya di kalangan masyarakat: siapa pelaku dan apa motif di balik penembakan itu?
Kritik juga datang dari sejumlah tokoh masyarakat Balanipa yang menilai kinerja aparat di tingkat Polres belum maksimal.
“Kalau dalam waktu sebulan lebih belum ada kejelasan, artinya ada yang tidak beres. Kapolda harus turun tangan langsung,” kata salah satu tokoh adat setempat yang enggan disebut namanya.
Desakan pencopotan Kapolres Polman kini ramai diperbincangkan di media sosial. Warga menilai, lambannya pengungkapan kasus penembakan Husain mencoreng wibawa institusi Polri di daerah. Beberapa aktivis mahasiswa di Polman bahkan dikabarkan tengah menyiapkan aksi damai untuk menuntut keadilan bagi korban dan keluarganya.
Sementara itu, pihak keluarga korban kembali mendatangi Mapolres Polman pada Senin (29/9/2025), didampingi sejumlah kerabat dan tokoh masyarakat, untuk menanyakan perkembangan kasus.
“Sudah sepuluh hari sejak kejadian, tapi belum ada hasil apa pun. Kami ingin tahu sampai di mana prosesnya,” ujar Rasniati, kerabat korban, kepada wartawan.
Kehadiran keluarga korban di Mapolres menjadi simbol kekecewaan terhadap aparat penegak hukum. Mereka berharap ada kepastian hukum dan keadilan nyata, bukan sekadar janji penyelidikan tanpa ujung.
“Kami tidak ingin kasus ini menguap seperti banyak kasus lainnya. Nyawa anak saya tidak bisa ditukar dengan alasan ‘masih proses’,” tambahnya.
Lambannya penanganan kasus Husain dinilai mencerminkan persoalan serius dalam sistem penegakan hukum di daerah. Publik mulai mempertanyakan komitmen aparat dalam memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi masyarakat kecil.
Banyak pihak menilai Polres Polman gagal menjalankan prinsip profesionalisme dan transparansi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana oleh Penyidik Polri.
Kini, tekanan terhadap Kapolda Sulbar semakin menguat. Publik menuntut agar pimpinan tertinggi kepolisian di provinsi itu segera mengambil langkah tegas, baik dengan menurunkan tim khusus dari Polda, maupun mengevaluasi jabatan Kapolres Polman yang dinilai tidak mampu menuntaskan kasus ini.
“Kapolda tidak boleh diam. Jika Kapolres tidak sanggup menuntaskan kasus ini, sebaiknya diganti. Ini menyangkut kepercayaan publik terhadap Polri,” tegas Syamsuddin.
Tragedi penembakan Husain kini bukan sekadar perkara kriminal, melainkan simbol keresahan masyarakat atas lemahnya penegakan hukum. Di tengah sorotan tajam publik, Kapolda Sulbar dihadapkan pada pilihan berat: membiarkan polemik ini berlarut, atau bertindak tegas demi memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.(*)
