Majene, terassulbar.id – Sembrawutnya pengelolaan obat di RSUD Majene kembali menuai sorotan tajam dari masyarakat. Sejumlah keluarga pasien mengeluhkan sulitnya mendapatkan obat di apotek rumah sakit, sehingga mereka terpaksa membeli obat di luar dengan uang pribadi.
Ironisnya, janji penggantian biaya obat dari pihak rumah sakit maupun BPJS Kesehatan belum sepenuhnya terealisasi. Banyak pasien mengaku hingga kini belum menerima pengembalian dana pembelian obat sebagaimana dijanjikan.
“Kami sering disuruh beli obat di luar karena katanya stok kosong. Tapi setelah berobat selesai, uang obat tidak juga diganti,” ujar salah seorang keluarga pasien yang enggan disebutkan namanya.
Kondisi ini menunjukkan lemahnya sistem pengelolaan farmasi di RSUD Majene. Padahal, rumah sakit merupakan fasilitas kesehatan rujukan utama masyarakat Majene yang seharusnya menjamin ketersediaan obat bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Persoalan ini turut menjadi perhatian BPJS Kesehatan Cabang Polewali, yang membawahi wilayah Majene. Dalam kegiatan Media Workshop bertajuk “Membangun Kesehatan dari Hulu: Promotif dan Preventif sebagai Pilar JKN” di Café Uyaku, Polewali Mandar, Kamis (23/10/2025), Kepala BPJS Kesehatan Cabang Polewali Wahida, S.Si., A.pt., AAAK menegaskan bahwa pihaknya telah membuat kesepakatan dengan Direktur RSUD Majene terkait penyelesaian persoalan kekurangan obat.
“Kami sudah bersepakat dengan pihak RSUD Majene agar rumah sakit mengambil alih penuh kebutuhan obat pasien. Jika obat tidak tersedia di apotek RSUD, maka pegawai rumah sakitlah yang harus mencarikannya di luar, bukan keluarga pasien,” tegas Wahida.
Wahida juga menekankan pentingnya pelayanan prima bagi peserta JKN. Ia menilai bahwa setiap fasilitas kesehatan, terutama rumah sakit daerah, harus memastikan pasien tidak dibebani tambahan biaya di luar ketentuan.
Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa tantangan promotif dan preventif dalam sistem kesehatan juga masih besar. Kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatan sejak dini masih rendah, dan hal itu kerap menyebabkan lonjakan pasien dengan penyakit kronis yang akhirnya memperburuk beban layanan rumah sakit.
BPJS Kesehatan berharap ke depan, pelayanan di RSUD Majene bisa lebih transparan dan profesional, sejalan dengan upaya memperkuat program promotif dan preventif di masyarakat.
“Pelayanan kesehatan yang bermutu bukan hanya soal pengobatan, tapi juga bagaimana rumah sakit memastikan peserta JKN mendapatkan haknya tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan,” tutup Wahida.(*)
