Majene, terassulbar.id – Warga Desa Popenga, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, kembali melayangkan protes atas lambannya pembangunan di desa mereka. Meski dikenal sebagai desa terluas dengan hasil bumi yang melimpah, masyarakat masih terjebak dalam keterisoliran akibat buruknya akses jalan yang dipenuhi lumpur.
Bukan hanya infrastruktur jalan, warga kini juga menyoroti program percetakan sawah yang digulirkan sejak tahun 2024. Program dengan nilai anggaran mencapai Rp852 juta itu hingga kini belum rampung, meski telah direalisasikan sejak Desember 2024.
Muhammad Sukur, mahasiswa asal Popenga, menegaskan bahwa pihaknya bersama mahasiswa lain akan segera melakukan konsolidasi untuk mempertanyakan lambannya penyelesaian program tersebut.
“Kami ingin memastikan apa kendalanya. Jangan sampai ada kerugian negara. Selama ini, masyarakat hanya diberi janji tanpa kejelasan,” tegasnya, Senin (8/9/2025).
Warga juga menyoroti tidak adanya baliho APBDes yang dipajang di ruang publik sebagaimana diatur undang-undang. Menurut mereka, hal ini menambah kecurigaan soal transparansi pengelolaan anggaran desa.
Dari data yang dihimpun, program percetakan sawah yang ditargetkan menyasar 300 Kepala Keluarga (KK) pada 2024, hingga kini belum selesai. Pada tahap pertama (Januari–Juni 2024), 50 persen anggaran sudah cair, namun yang terealisasi hanya 52 KK dari target 150 KK. Bahkan, diduga sebagian beban pekerjaan ditutup menggunakan anggaran tahun 2025.
Upaya penyelesaian melalui jalur kekeluargaan dan adat yang difasilitasi tokoh masyarakat serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sejak tahun lalu belum menemukan solusi. Hingga kini, masalah yang sudah bergulir lebih dari 10 bulan itu belum juga dituntaskan.
Seorang tokoh masyarakat menegaskan, Penjabat (Pj) Kepala Desa yang baru harus tegas mengambil langkah konkret.
“Masalah ini sudah berlarut-larut. Jangan menimbun masalah lama dengan kebijakan baru yang tidak menyentuh akar persoalan. Kami menuntut solusi yang rasional demi hak masyarakat Popenga,” tegasnya.
Masyarakat Popenga berharap persoalan ini tidak hanya menjadi perhatian Pemkab Majene dan Pemprov Sulbar, tetapi juga Presiden Prabowo Subianto.
“Popenga adalah bagian dari Indonesia. Kami setia pada bangsa, tetapi jangan biarkan kami terus menunggu di tengah keterbatasan,” ujar salah satu tokoh warga.
Tim Redaksi
