MAMASA – Temuan ulat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMK Negeri 1 Aralle (SPPG Aralle) kini berbuntut panjang. Aliansi Perjuangan Mahasiswa Mamasa (APMM) melayangkan kecaman keras terhadap Kepala Sekolah SMKN 1 Aralle yang dinilai gagal memberikan perlindungan bagi siswanya.
Bukannya mengevaluasi pihak penyedia jasa boga, pernyataan Kepala Sekolah yang terkesan menganggap insiden ulat hidup dalam makanan sebagai hal “biasa” justru memicu kemarahan publik
Perwakilan APMM, Muslimin, menegaskan bahwa sikap permisif pihak sekolah merupakan bentuk pengabaian terhadap hak dasar siswa. Menurutnya, temuan ulat tersebut adalah indikator nyata buruknya standar kebersihan dan lemahnya pengawasan distribusi pangan.
”Ini bukan persoalan sepele. Temuan ulat adalah ancaman langsung terhadap kesehatan siswa. Ketika kepala sekolah justru menormalisasi kejadian ini, maka telah terjadi kegagalan moral dan kelalaian kepemimpinan yang sangat fatal,” ujar Muslimin.
Ia juga menambahkan bahwa sebagai pimpinan institusi pendidikan, kepala sekolah seharusnya menjadi garda terdepan dalam melindungi siswa, bukan justru bertindak seolah menjadi pembela bagi pihak penyedia makanan.
Sikap sekolah yang dianggap gagal membaca urgensi kesehatan ini dinilai telah mencederai kepercayaan orang tua siswa dan masyarakat luas. APMM mendesak Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat untuk segera turun tangan melakukan audit menyeluruh terhadap manajemen SPPG Aralle.
Audit Menyeluruh: Melakukan pemeriksaan terhadap seluruh proses pengadaan dan distribusi makanan di sekolah.
Sanksi Tegas: Memberikan sanksi bagi pihak penyedia makanan yang lalai menjaga standar higienitas.
Evaluasi Jabatan: Mendesak pencopotan Kepala Sekolah SMKN 1 Aralle jika terbukti sengaja meremehkan ancaman kesehatan siswa.
Kritik tajam yang beredar menyebutkan bahwa jabatan kepala sekolah adalah amanah untuk menjaga generasi muda, bukan sekadar simbol kekuasaan. Mengabaikan kualitas pangan yang dikonsumsi siswa setiap hari dianggap sebagai pengkhianatan terhadap amanah tersebut.
”Kasus ini tidak boleh selesai hanya dengan klarifikasi atau permintaan maaf formal di atas kertas. Harus ada tindakan nyata. Siapa pun yang meremehkan risiko kesehatan anak-anak tidak layak diberi ruang dalam dunia pendidikan,” tegas pernyataan tertulis dari APMM.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat masih menunggu langkah konkret dari otoritas pendidikan terkait untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang kembali di lingkungan sekolah.
