MAMASA,TERASSULBAR.id – Program pengadaan pupuk gratis yang digulirkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamasa kini tengah menjadi sorotan tajam. Pasalnya, terdapat ketidaksinkronan data dan realisasi di lapangan yang memicu keresahan di kalangan petani.
Berdasarkan penelusuran, sejumlah kelompok tani (Poktan) yang sebelumnya dijanjikan bantuan hingga kini ada Poktan yang belum menerima pencairan maupun fisik pupuk. Padahal, pupuk merupakan komponen krusial untuk menjaga produktivitas lahan di tengah musim tanam yang sedang berjalan.
Ancaman Gagal Panen dan Ketidakpastian
Keterlambatan penyaluran ini dinilai berisiko fatal. Jika pupuk tidak kunjung tersedia, para petani khawatir hasil panen akan merosot tajam. Minimnya informasi resmi dari instansi terkait memperkuat dugaan adanya masalah dalam tata kelola dan pengawasan program.
”Kami ini sudah menanam, pupuknya belum datang. Kalau begini terus, bagaimana kami bisa panen maksimal? Ini sama saja mengancam dapur keluarga kami,” keluh , seorang ketua kelompok tani di Kecamatan Mambi, Mamasa.
Fakta mengejutkan muncul saat dikonfirmasi terkait keberlanjutan program ini. Plt. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mamasa memberikan pernyataan yang bertolak belakang dengan harapan para petani di lapangan.
Melalui pesan singkat WhatsApp, pihak Dinas Pertanian menyatakan bahwa untuk tahun anggaran 2025, sebenarnya tidak ada alokasi pengadaan pupuk bagi petani di Kabupaten Mamasa. Pernyataan ini sontak memicu tanda tanya besar, mengingat banyak kelompok tani yang merasa telah didata dan dijanjikan bantuan tersebut.
”Kami memang sudah berkoordinasi dengan Bappeda, dan sesuai perencanaan anggaran, untuk tahun 2025 tidak ada pos khusus untuk pengadaan pupuk gratis. Mungkin ada miskomunikasi di lapangan,” ujar Plt. Kepala Dinas Pertanian Mamasa yang tidak ingin disebutkan namanya.
AKtivis Mahasiswa Unsulbar dari Kabupaten Mamasa,mendesak untuk segera melakukan klarifikasi terbuka. Ketidakjelasan ini dikhawatirkan akan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
”Ini bukan hanya soal pupuk, tapi soal kepercayaan publik. Jika janji program tidak sinkron dengan realisasi atau bahkan perencanaan, itu menunjukkan lemahnya koordinasi internal pemerintah,” tegasnya,
“Pemkab harus segera menginvestigasi ini dan memberikan penjelasan yang jujur kepada petani.” Lanjutnya
Beberapa poin utama yang didesak oleh masyarakat antara lain:
Audit Penyaluran: Memastikan apakah anggaran tahun sebelumnya sudah terserap 100% atau ada kendala administratif.
Validasi Data: Menjelaskan mengapa ada kelompok tani yang merasa dijanjikan bantuan jika anggaran memang tidak tersedia.
Solusi Alternatif: Langkah konkret pemerintah daerah untuk membantu petani yang kini kesulitan mendapatkan pupuk subsidi maupun gratis.
Tanpa langkah tegas dan transparan, program yang seharusnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani ini justru berpotensi menjadi bola panas yang mencederai kredibilitas kebijakan pemerintah di mata rakyat kecil.(*)
