MAJENE — Pemandangan antrean kendaraan yang mengular dan memakan badan jalan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Majene sudah menjadi rutinitas menyedihkan setiap hari. Namun, yang jauh lebih menyayat hati dan memicu kemarahan publik adalah sikap Pemerintah Daerah (Pemda) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majene yang seolah bungkam dan menutup mata di tengah penderitaan masyarakat.
Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berlarut-larut ini tidak hanya menyiksa para pengendara roda dua dan roda empat, tetapi juga melumpuhkan aktivitas ekonomi para nelayan serta sektor transportasi umum yang menggantungkan hidupnya pada ketersediaan bahan bakar. Ironisnya, di tengah jeritan warga yang harus berjam-jam mengantre—bahkan tak jarang pulang dengan tangan kosong—para pemangku kebijakan di daerah justru terkesan pasif dan minim aksi nyata.
Sikap diam seribu bahasa dari para pejabat eksekutif dan legislatif ini menuai kecaman keras dari berbagai elemen masyarakat. Salah seorang tokoh pemuda Majene, Ahmad Rusli, melontarkan kritik pedas terhadap sikap acuh tak acuh yang ditunjukkan oleh Pemda dan DPRD Majene.
”Masyarakat sedang susah, antre berjam-jam di bawah terik matahari, sementara para pengecer bebas menjual BBM dengan harga tinggi dan pelansir leluasa beraksi. Tapi di mana Pemda dan DPRD? Kenapa mereka memilih bungkam? Seolah-olah tidak ada masalah yang sedang menghancurkan hajat hidup orang banyak di daerah ini,” tegas Ahmad Rusli dengan nada geram.
Menurutnya, fungsi kontrol DPRD dan kewenangan eksekutif Pemda seharusnya diuji saat rakyat benar-benar berada dalam krisis. Ketika kelangkaan ini dibiarkan tanpa adanya langkah taktis seperti sidak langsung, operasi pasar, atau pemanggilan pihak terkait melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP), maka wajar jika publik mulai mempertanyakan komitmen para wakil rakyat dan pimpinan daerah terhadap kesejahteraan warganya.
Masyarakat Majene kini sudah habis kesabarannya. Mereka menuntut Pemda dan DPRD Majene segera keluar dari zona nyaman dan menghentikan sikap bungkamnya. Jika krisis ini terus dibiarkan tanpa penegasan hukum terhadap maraknya pelansir dan mafia BBM, bukan tidak mungkin kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan di Bumi Assamalewang akan runtuh sepenuhnya.
