MAJENE — Buruknya pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Sendana I, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, tengah menjadi sorotan tajam masyarakat. Fasilitas kesehatan tingkat pertama tersebut dilaporkan mengalami krisis obat-obatan hingga penunggakan hak para tenaga medis.
Menyikapi polemik tersebut, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majene langsung menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP). Jajaran legislatif memanggil Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Majene, Kepala Puskesmas Sendana I, serta 11 kepala puskesmas lainnya untuk dimintai klarifikasi.
Dalam temuan awal, Puskesmas Sendana I diketahui kehabisan stok obat-obatan esensial. Tak hanya itu, gaji dokter dan perawat dilaporkan belum dibayarkan. Kondisi ini diperparah dengan tidak cairnya dana operasional/vokasi akibat tidak adanya upaya pengurusan pencairan administrasi dari pihak manajemen.
Desakan Pencopotan Kepala Dinas Kesehatan
Merespons karut-marut tersebut, Pemerhati Kebijakan Publik, Irham, menilai bahwa bobroknya pelayanan di Puskesmas Sendana I tidak bisa hanya dibebankan kepada kepala puskesmas semata. Menurutnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Majene adalah pihak yang paling bertanggung jawab sebagai instansi pembina dan pengawas.
”Hasil RDP yang dilakukan Komisi III DPRD Majene menjadi indikator kuat bahwa manajemen pelayanan kesehatan di tingkat dasar Kabupaten Majene saat ini sangat memprihatinkan,” ujar Irham kepada awak media.
Irham menilai, potret buruk ini muncul karena kegagalan fungsi manajerial dan lemahnya pengawasan dari jajaran pimpinan Dinas Kesehatan.
Oleh karena itu, ia mendesak Komisi III DPRD Majene untuk mengambil langkah konkret secara total. Pihak legislatif diminta segera mengeluarkan rekomendasi resmi kepada Kepala Daerah (Bupati) untuk mengevaluasi dan mengganti Kepala Dinas Kesehatan Majene.
”Harusnya Komisi III tegas membuat rekomendasi tertulis kepada Bupati untuk mengganti Kadis Kesehatan Majene, karena yang bersangkutan dinilai tidak mampu memimpin dan mengelola sektor kesehatan dengan baik,” tegas Irham.
Catatan Merah Pelayanan Publik di Majene
Kasus di Puskesmas Sendana I ini menambah daftar panjang catatan merah pelayanan kesehatan di Kabupaten Majene. Berdasarkan laporan-laporan sebelumnya, persoalan serupa terkait keterlambatan insentif tenaga kesehatan dan kelangkaan obat di puskesmas wilayah terpencil memang kerap berulang akibat kendala birokrasi dan serapan anggaran daerah yang minim di awal tahun anggaran.
Krisis obat dan hak nakes ini dikhawatirkan dapat melumpuhkan total pelayanan medis bagi masyarakat yang bergantung pada fasilitas kesehatan gratis atau BPJS di wilayah Sendana.
Hingga berita ini diturunkan, pimpinan maupun anggota Komisi III DPRD Majene belum memberikan keterangan resmi lebih lanjut mengenai keputusan akhir atau rekomendasi final yang akan diterbitkan pasca-RDP tersebut.(*)
