MAJENE — Krisis Bahan Bakar Minyak (BBM) yang belakangan ini melanda Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, memicu reaksi keras dari berbagai kalangan. DPRD Kabupaten Majene didesak untuk segera mengambil langkah taktis dengan memanggil pihak eksekutif melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna mencari solusi konkrit atas kelangkaan yang menyusahkan masyarakat.
Kelangkaan BBM yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir tidak hanya dikeluhkan oleh para pengendara roda dua dan roda empat, tetapi juga berdampak langsung pada lumpuhnya aktivitas para nelayan serta sektor transportasi umum. Antrean panjang yang mengular di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) menjadi pemandangan sehari-hari.
Ironisnya, di tengah sulitnya masyarakat mendapatkan BBM di SPBU resmi, padahal di kalangan pengecer BBM masih terlihat dijual bebas dengan harga yang jauh lebih tinggi. Kondisi ini diduga kuat berkaitan dengan masih maraknya aktivitas pelansir BBM yang kerap memanfaatkan celah untuk mengeruk keuntungan pribadi di tengah penderitaan warga.
Menanggapi situasi ini, salah seorang tokoh pemuda Majene, Ahmad, mendesak lembaga legislatif agar tidak tinggal diam dan segera mengagendakan RDP dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Majene, pihak Pertamina, serta para pengelola SPBU.
”DPRD harus segera turun tangan. RDP wajib dilakukan untuk meminta penjelasan transparan dari Pemda dan instansi terkait mengenai akar permasalahan kelangkaan ini. Bagaimana mungkin di SPBU antre dan sering kosong, tetapi para pengecer di pinggir jalan selalu punya stok? Ini jelas ada yang tidak beres dengan distribusi, ditambah masih maraknya aksi para pelansir yang bebas beroperasi,” tegas Ahmad Rusli.
Masyarakat menilai, praktik pelangsiran yang tidak tersentuh hukum dikhawatirkan dapat memicu krisis yang berkepanjangan serta dimanfaatkan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab. Oleh karena itu, RDP dipandang sebagai instrumen penting untuk mendesak Pemda bersama aparat penegak hukum agar memperketat pengawasan, menindak tegas para pelansir, melakukan sidak langsung ke lapangan, serta memastikan kuota BBM untuk Kabupaten Majene tersalurkan secara tepat sasaran kepada masyarakat umum dan nelayan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak DPRD Kabupaten Majene diharapkan segera merespons desakan publik ini dengan menjadwalkan agenda RDP dalam waktu dekat demi mencegah krisis ekonomi yang lebih luas akibat terganggunya sektor energi di Bumi Assamalewang.(*)
