Terassulbar — Kantor Wilayah Kementerian HAM Provinsi Sulawesi Barat menggelar Focus Group Discussion (FGD) Analisis dan Penelaahan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Detail Tata Ruang Majene, di Hotel Villa Bogor Majene, pada Rabu 13 Agustus 2025.
Agenda ini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan kepastian hukum dan kemudahan berusaha di daerah Majene yang mengedepankan kepastian pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM).
Dalam pemaparannya, Kepala Kanwil (Kakanwil) KemenHAM Sulbar, I Gde Sandi Gunasta menyampaikan bahwa FGD ini jadi salah satu bentuk sinergitas dalam mewujudkan kepastian hukum di daerah yang mengedepankan prinsip-prinsip HAM.
“Analisis dan penelaahan Perda Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Majene adalah salah satu wujud nyata bahwa negara hadir menunaikan tanggung jawabnya khususnya dalam hal upaya pemenuhan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia lebih khusus bagi masyarakat Kabupaten Majene,” terang Kakanwil.
Pihaknya mendorong hadirnya kolaborasi yang lebih antara para pemangku kepentingan di daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang tetap mengedepankan pemenuhan HAM. Olehnya, FGD diharap memberikan masukan terkait dengan perspektif HAM serta dapat memberi manfaat bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten Majene.
Ketua Panitia yang juga Kepala Bidang Instrumen dan Penguatan HAM, Saibuddin, melaporkan bahwa FGD untuk mendiskuskan dan mencari solusi terkait pelaksanaan Perda serta memberikan kesamaan pemahaman pelaksanaan analisis dan penelaahan peraturan daerah.
Adapun kegiatan ini juga terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah terkait serta para camat se Kabupaten Majene. Selain itu, menghadirkan pembicara dari perancang peraturan perundang-undangan ahli muda Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Barat dan Kepala Dinas PU Kabupaten Majene. (dhi)
