MAJENE – Pelayanan kesehatan primer di Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, menuai kritik keras. Puskesmas Totoli diduga lalai dalam menjalankan kewajiban krusialnya, yakni melakukan kunjungan rumah (home visit) secara rutin sebagai garda terdepan upaya preventif kesehatan masyarakat.
Berdasarkan investigasi di lapangan, aktivitas jemput bola yang seharusnya menjadi standar operasional prosedur (SOP) kesehatan justru minim dilakukan. Warga mengeluhkan bahwa interaksi petugas kesehatan dengan masyarakat hanya terjadi satu kali dalam sebulan, itu pun terbatas pada kegiatan di posyandu. Padahal, kewajiban tenaga kesehatan jauh melampaui sekadar melayani di meja posyandu.
Mengabaikan Mandat PIS-PK dan ILP
Kewajiban kunjungan rumah bukanlah sekadar saran, melainkan mandat tegas dalam program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) dan Integrasi Layanan Primer (ILP). Melalui kunjungan rumah, tenaga kesehatan diwajibkan mendata kondisi kesehatan warga, menyurvei masalah lingkungan, serta memantau kesehatan seluruh siklus hidup—mulai dari ibu hamil, balita, anak usia sekolah, hingga lansia.
”Aturannya sangat jelas. Perawat dan tenaga medis di Puskesmas harus rutin turun ke masyarakat, bukan menunggu warga sakit baru bergerak. Jika kunjungan hanya dilakukan sebulan sekali di posyandu, bagaimana nasib warga yang tidak aktif datang atau mereka yang memiliki risiko kesehatan tinggi seperti penderita hipertensi, diabetes, dan TB yang membutuhkan pemantauan khusus?” ungkap sumber di lapangan yang menyoroti persoalan ini.
Celah Deteksi Dini yang Mengkhawatirkan
Minimnya frekuensi kunjungan rumah menciptakan “lubang hitam” dalam sistem deteksi dini kesehatan di Kelurahan Totoli. Tanpa pemantauan proaktif, risiko penyakit tidak menular dan kondisi lingkungan yang tidak sehat luput dari pengawasan. Hal ini dikhawatirkan akan memicu keterlambatan penanganan pasien yang seharusnya bisa dicegah sejak dini.
Pola pelayanan yang terkesan “pasif” ini memicu keresahan warga. Mereka menuntut pihak Puskesmas Totoli untuk segera mengevaluasi kinerja tim kesehatan di lapangan. Kunjungan rumah yang rutin merupakan hak masyarakat untuk mendapatkan akses kesehatan yang merata dan bermutu.
Tuntutan Evaluasi Dinas Kesehatan
Publik kini mendesak Dinas Kesehatan Kabupaten Majene untuk melakukan audit kinerja terhadap Puskesmas Totoli. Apakah ada kendala operasional yang menghambat, ataukah memang ada pengabaian terhadap regulasi pemerintah pusat?
Hingga berita ini diturunkan, tim redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi lebih lanjut kepada Kepala Puskesmas Totoli terkait minimnya realisasi kunjungan rumah tersebut. Masyarakat menunggu langkah nyata, bukan sekadar janji perbaikan. Kualitas kesehatan warga Kelurahan Totoli kini dipertaruhkan.(Red)
