Majene.Terassulbar — Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majene menggelar pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Pembahasan yang berlangsung di ruang rapat DPRD Majene, Selasa 21 Juli 2026, turut menghadirkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki tugas dalam pelaksanaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kehadiran OPD tersebut menjadi bagian penting dalam pembahasan Banggar DPRD untuk memperoleh penjelasan terkait pelaksanaan pemungutan PAD selama tahun anggaran 2025, termasuk capaian realisasi pendapatan yang telah ditetapkan dalam APBD.
Dalam forum tersebut, Banggar DPRD Majene melakukan pendalaman terhadap pelaksanaan anggaran, khususnya pada sektor pendapatan daerah. Pembahasan diarahkan untuk memastikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dapat disampaikan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Evaluasi terhadap realisasi PAD juga menjadi salah satu bagian penting dalam menilai kinerja pemerintah daerah. PAD memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan serta penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Majene.
Melalui pembahasan tersebut, DPRD Majene diharapkan dapat memperoleh gambaran menyeluruh mengenai capaian pendapatan daerah sekaligus berbagai kendala yang dihadapi OPD dalam proses pemungutan PAD.
Pembahasan pertanggungjawaban APBD ini menjadi bagian dari fungsi DPRD dalam menjalankan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah, sekaligus memastikan penggunaan anggaran daerah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. (adv)
