Perkuat Perlindungan Hak Dasar, Kementerian HAM dan Pemprov Sulbar Deklarasikan Sinergitas “HAM Hadir untuk Bangsa”

MAMUJU – Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mempertegas komitmen perlindungan hak dasar masyarakat melalui kegiatan Sinergitas dan Kepatuhan HAM dengan tema “HAM Hadir untuk Bangsa”. Acara strategis ini berlangsung di Ballroom Maleo, Mamuju, Selasa (28/04/2026).

​Kegiatan yang dibuka secara langsung oleh Wakil Menteri HAM RI, Mugiyanto, ini menjadi momentum penting dalam penguatan tata kelola HAM di tingkat daerah. Puncak acara ditandai dengan penandatanganan Maklumat serta Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, instansi vertikal, Ombudsman, hingga sektor perguruan tinggi.

​Dalam sambutannya, Wakil Menteri HAM, Mugiyanto, menekankan pentingnya kolaborasi multisektoral dalam menjamin pemenuhan HAM. Ia menegaskan bahwa isu HAM bukanlah beban satu lembaga saja, melainkan tanggung jawab kolektif.

​”Masyarakat, komunitas, dan pelaku usaha harus memahami bahwa HAM adalah tanggung jawab bersama. Melihat antusiasme dan kehadiran seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) hari ini, ini merupakan langkah yang luar biasa,” ujar Mugiyanto.

​Senada dengan hal tersebut, Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menyelaraskan seluruh kebijakan pembangunan dengan prinsip-prinsip HAM. Menurutnya, hal ini krusial demi memastikan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat di Sulawesi Barat dapat terakomodasi secara merata dan tepat sasaran.

​Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Bupati Majene, Dr. H. Andi Achmad Syukri Tammalele, yang mendampingi Gubernur Sulbar dalam prosesi penandatanganan komitmen bersama. Selain itu, hadir pula Kadis Pendidikan dan Pemuda Olahraga, A. Asraf Tammalele, S.Sos., unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta perwakilan organisasi kemasyarakatan.

​Kegiatan ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi terciptanya budaya sadar HAM yang inklusif di Sulawesi Barat, sekaligus memastikan bahwa nilai-nilai kemanusiaan benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.(*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *