Polman,terassulbar.id – Camat Balanipa, Malik, menuai sorotan keras dari masyarakat dan mahasiswa usai dinilai arogan serta anti kritik dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Balanipa.
Muhammad Jufri, salah satu tokoh pemuda Balanipa, mengungkapkan kekecewaannya lantaran Camat Malik memilih walk out dari forum saat masyarakat dan mahasiswa menyampaikan aspirasi terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan.
“Seharusnya pak camat sebagai pemimpin memperlihatkan integritas, mendengarkan, dan menyerap aspirasi masyarakat, bukan malah arogan dan kabur meninggalkan warganya,” tegas Jufri.
Selain itu, dugaan adanya praktik tidak transparan dalam perekrutan P3K Paruh Waktu juga mencuat. Menurut Jufri, terdapat sejumlah staf yang disebut sebagai “honorer siluman” karena lolos tanpa pernah mengabdi di kantor, bahkan diduga memiliki hubungan keluarga dengan pihak tertentu.
“Alasan jaringan error saat penginputan data itu sangat tidak masuk akal. Kami curiga ada indikasi permainan kotor. Mereka yang tidak pernah mengabdi justru lolos, sementara yang sudah bertahun-tahun mengabdi malah terabaikan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Jufri menyoroti sikap Camat Malik yang disebut alergi terhadap kamera HP dalam forum Musrenbang. Menurutnya, sikap tersebut memperlihatkan minimnya komitmen transparansi.
“Seharusnya Musrenbang disiarkan langsung lewat media sosial agar masyarakat tahu hasil kesepakatan. Bukan malah ditutup-tutupi. Jangan berlagak seperti preman berteriak-teriak di forum lalu kabur saat ditanya soal honorer siluman,” tambahnya.
Kritik juga datang dari mahasiswa Balanipa. Mereka menilai pernyataan Camat Malik dalam sebuah forum yang menyinggung keterlibatan mahasiswa asal Balanipa pada peristiwa pembakaran kantor DPRD Majene adalah fitnah.
“Tidak ada satupun mahasiswa Balanipa yang terlibat. Ucapan pak camat itu sangat melukai hati mahasiswa dan asal ngomong tanpa mencari tahu kebenaran,” tegas salah satu mahasiswa.
Atas berbagai kejadian ini, pemuda dan mahasiswa Balanipa menilai Camat Malik tidak layak memimpin. Mereka mendesak Bupati Polewali Mandar segera mencopot yang bersangkutan.
“Kalau tuntutan ini tidak diindahkan, kami siap menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Kantor Bupati Polman,” tutup Muhammad Jufri.(rls)
