Aset Bongkaran SDN 14 Sumakkuyu Jadi Sorotan, BPKP NKRI Sulbar Desak APH Lakukan Pemeriksaan
MAJENE – Keberadaan material sisa pembongkaran gedung SD Negeri 14 Sumakkuyu, Kabupaten Majene, menjadi perhatian setelah aset bongkaran yang terlihat di lokasi diduga tidak lengkap. Kondisi ini memunculkan pertanyaan terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban aset dalam program revitalisasi sekolah.
Temuan tersebut berdasarkan pantauan tim media Lapan6Online di lokasi, Kamis (19/11/2026). Material yang tersisa terlihat dalam jumlah terbatas, sehingga diperlukan penelusuran lebih lanjut mengenai keberadaan aset lainnya.
Plt. Kepala SDN 14 Sumakkuyu, Ifa Zakiyah, S.Pd., mengaku tidak mengetahui proses pembongkaran gedung tersebut. Ia menyebut baru menerima surat penugasan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Majene dan belum menerima serah terima tanggung jawab secara menyeluruh dari kepala sekolah sebelumnya.
“Pembongkaran ini masih menjadi tanggung jawab Kepala Sekolah lama. Sampai saat ini belum ada penyerahan penuh kepada saya, Pak. Semuanya masih tanggung jawab Pak Musliadi (Kepala Sekolah lama),” ujarnya saat dikonfirmasi di sekolah.
Tim media Lapan6Online telah menghubungi Musliadi melalui WhatsApp untuk meminta klarifikasi terkait keberadaan material bongkaran. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan dari yang bersangkutan.
Pengelolaan Aset Harus Transparan
Material hasil pembongkaran bangunan milik pemerintah wajib melalui proses inventarisasi, pencatatan, dan pengelolaan sesuai ketentuan yang berlaku. Status serta keberadaan aset harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk sebelum proses penghapusan aset ditetapkan.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majene, Andi Asraf, sebelumnya juga mengingatkan sekolah penerima program revitalisasi agar pengelolaan anggaran dan aset dilakukan secara tertib, baik dari sisi administrasi maupun kondisi fisik di lapangan.
“Jangan coba-coba dengan dana revitalisasi. Semua perlu dipertanggungjawabkan, baik izin bongkar maupun kondisi setelah dibongkar. Wajib diperiksa dan dipertanggungjawabkan secara fisik maupun administrasi,” tegas Andi Asraf.
BPKP NKRI Sulbar Desak Penelusuran
Dugaan ketidakjelasan aset bongkaran tersebut turut mendapat perhatian DPW BPKP NKRI Sulawesi Barat. Ketua/perwakilan DPW BPKP NKRI Sulbar, Mustajar, meminta instansi pengelola aset daerah dan Aparat Penegak Hukum (APH) turun langsung melakukan pemeriksaan.
“Kami meminta pihak aset daerah dan APH segera turun ke lapangan dan memeriksa mantan Kepala Sekolah lama berinisial MD. Ini penting agar tidak terjadi kerugian negara,” ujarnya.
Mustajar juga meminta keberadaan seluruh material sisa pembongkaran ditelusuri untuk memastikan pengelolaan dan pertanggungjawabannya selama berada dalam kewenangan kepala sekolah sebelumnya.
“Harus diusut dikemanakan sisa bongkaran aset-aset sekolah yang masih menjadi tanggung jawabnya saat menjabat sebagai Kepala SDN 14 Sumakkuyu,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, keberadaan seluruh material bongkaran masih memerlukan klarifikasi. Penelusuran pihak terkait diharapkan dapat memastikan status aset dan mencegah potensi kerugian daerah.






