MAJENE – Bupati Majene, H. A. Achmad Syukri, SE., MM., menyampaikan pendapat akhir Pemerintah Daerah Kabupaten Majene terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usulan pemerintah daerah dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Majene, menyusul rampungnya proses pembahasan Tahap II.
Kedua regulasi tersebut meliputi Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Majene, serta Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Dalam penyampaiannya di hadapan pimpinan dan anggota DPRD, unsur Muspida, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Majene, Sekretaris Daerah, jajaran kepala perangkat daerah, serta para camat se-Kabupaten Majene, Bupati menjelaskan urgensi perubahan regulasi cadangan pangan daerah.
Menurutnya, aturan yang berlaku sebelumnya masih membatasi penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah hanya untuk penanganan bencana alam. Melalui perubahan regulasi yang menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah ini, pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih luas dalam pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan guna mengantisipasi berbagai kerawanan maupun permasalahan pangan di daerah.
”Cadangan pangan pemerintah daerah merupakan persediaan pangan pokok yang dikuasai dan dikelola pemerintah daerah untuk menjaga ketersediaan dan kecukupan pangan, baik dari segi jumlah maupun mutunya,” ungkap Achmad Syukri dalam sambutannya.
Sementara itu, terkait Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027, Bupati menegaskan bahwa penyusunannya merupakan bagian dari proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang dilaksanakan secara sistematis, terarah, transparan, dan akuntabel. APBD 2027 nantinya akan menjadi landasan hukum bagi Pemkab Majene dalam menjalankan program pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Majene juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Majene, khususnya Panitia Khusus (Pansus) yang telah mencurahkan waktu dan pikiran dalam mengawal serta membahas kedua Ranperda tersebut. Penghargaan serupa turut disampaikan kepada jajaran perangkat daerah terkait, Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Barat, serta Biro Hukum Provinsi Sulawesi Barat atas dukungan harmonisasi produk hukum daerah.
”Kami berharap kerja sama dan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Majene ini dapat terus terpelihara, sehingga setiap kebijakan dan produk hukum daerah yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat dan menjawab kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.







