MAJENE — Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) NCW telah mengadakan pertemuan secara langsung dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kabupaten Majene guna membahas persoalan penyebutan nama Aparat Penegak Hukum (APH) dalam sebuah rekaman yang sempat menjadi perhatian masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, Kadispora menjelaskan maksud dari pernyataannya yang terdapat dalam rekaman. Menurut penjelasannya, penyebutan APH merujuk pada tugas dan kewenangan aparat dalam mendukung pengamanan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program revitalisasi pendidikan, bukan berkaitan dengan pembagian jatah ataupun kepentingan pribadi.
Setelah menerima penjelasan tersebut, pihak LSM NCW menyatakan telah memahami klarifikasi yang disampaikan Kadispora. NCW juga bersedia memberikan penjelasan kepada masyarakat agar persoalan tersebut tidak menimbulkan penafsiran yang keliru.
“Kami sudah bertemu langsung dengan Pak Kadispora. Beliau telah memberikan penjelasan kepada kami terkait maksud dari rekaman tersebut. Memang terdapat kesalahpahaman apabila kita hanya mendengarkan rekaman itu dari satu sisi,” ujar perwakilan LSM NCW.
Selain memberikan penjelasan, Kadispora turut mengajak LSM NCW untuk terus menjalin komunikasi dan kerja sama dalam mengawal pelaksanaan proyek revitalisasi pendidikan di Kabupaten Majene.
Di sisi lain, NCW menegaskan bahwa upaya pengawasan terhadap proyek tersebut tetap perlu dilakukan. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk ikut berperan aktif memantau jalannya kegiatan revitalisasi agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
NCW juga membuka ruang bagi masyarakat yang memiliki informasi mengenai dugaan penyimpangan atau pelanggaran dalam pelaksanaan proyek revitalisasi pendidikan di Kabupaten Majene agar tidak ragu menyampaikannya.
Partisipasi masyarakat dinilai menjadi salah satu bagian penting dalam memastikan pelaksanaan proyek berjalan secara transparan, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui klarifikasi ini, NCW berharap masyarakat dapat memahami persoalan tersebut secara lebih menyeluruh. Meski demikian, pengawasan terhadap seluruh proses revitalisasi pendidikan di Kabupaten Majene diharapkan tetap berjalan demi menjaga transparansi dan kualitas pembangunan di sektor pendidikan.
