Majene.Terassulbar – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majene terus berupaya agar program pembangunan daerah yang telah direncanakan di tahun 2026 ini, berjalan sesuai agenda perencanaan. Diantaranya dengan mendorong percepatan realisasi kegiatan.
Hal tersebut penting agar pembangunan yang berkelanjutan bisa dirasakan oleh masyarakat luas di Kabupaten Majene secara merata. “Serapan anggaran menjadi salah satu perhatian utama Komisi III. DPRD meminta OPD mitra kerja memastikan program yang telah dianggarkan dapat segera direalisasikan sesuai target, tanpa mengabaikan ketepatan sasaran dan kualitas pelaksanaan kegiatan,” ungkap Jasman, Pimpinan Komisi III DPRD Majene, belum lama ini.
Komisi III menegaskan bahwa evaluasi secara berkala diperlukan untuk memastikan pengelolaan anggaran daerah berjalan transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Pada pertengahan bulan lalu, Komisi III juga telah melakukan rapat kerja bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja di ruang rapat DPRD Majene. Dihadiri jajaran Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta para kepala puskesmas se-Kabupaten Majene. Pertemuan itu menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program dan penggunaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2026.
Pihak Komisi III mengevaluasi capaian program, progres kegiatan, serta realisasi serapan anggaran masing-masing OPD. Sejumlah kendala dalam pelaksanaan program juga menjadi bahan pembahasan antara legislatif dan perangkat daerah.
Pada sektor kesehatan, para kepala puskesmas menyampaikan perkembangan pelayanan di wilayah kerja masing-masing. Laporan tersebut mencakup capaian program, kebutuhan sarana dan prasarana, hingga berbagai kendala yang dihadapi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Sementara pada sektor pendidikan, Komisi III turut memberikan masukan terkait pelaksanaan program agar anggaran yang telah dialokasikan dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Majene.
Kesehatan dan pendidikan dinilai sebagai dua sektor strategis karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, pelaksanaan program pada kedua sektor tersebut membutuhkan pengawasan dan perhatian yang optimal.
Komisi III berharap koordinasi antara DPRD dan OPD mitra kerja semakin kuat. Hasil evaluasi dan rekomendasi yang disampaikan diharapkan menjadi bahan perbaikan sekaligus mendorong percepatan pelaksanaan program dan optimalisasi serapan anggaran hingga akhir Tahun Anggaran 2026. (adv)
