Majene,terassulbar.id – Kinerja BPJS Kesehatan di Kabupaten Majene kembali menuai kecaman. Sejumlah masyarakat mengeluhkan pelayanan yang dinilai amburadul, mulai dari obat-obatan yang kerap kosong di RSUD hingga layanan administrasi yang berbelit-belit.
Keluhan itu semakin tajam ketika pasien yang menggunakan BPJS harus tetap membeli obat di luar rumah sakit, baik saat kontrol maupun dalam masa perawatan. “Kalau iuran macet sedikit saja, langsung dinonaktifkan dan disuruh bayar denda. Tapi ketika hak kami tidak dipenuhi, tidak ada tindakan apa pun dari BPJS,” keluh warga.
Sayangnya, upaya wartawan Terassulbar.id untuk mendapatkan klarifikasi langsung dari Pimpinan BPJS Kesehatan Majene justru menemui jalan buntu. Saat ditemui di ruang kerjanya beberapa minggu lalu, pimpinan menolak diwawancarai dengan alasan takut ditegur atasannya di Kabag SDM BPJS Kesehatan Polewali. Bahkan, wartawan diarahkan untuk konfirmasi ke Polewali, namun pesan yang dikirim melalui WhatsApp tidak pernah direspons.
Masalah pelayanan ini kembali mencuat pada Senin (22/9/2025). Ketua Bidang PU HMI Badko Sulawesi Barat, Syamsul, mendampingi pasien berobat di Puskesmas Pamboang. Pasien yang sudah mendaftar sejak malam hari justru baru dilayani menjelang sore karena status BPJS mendadak tidak aktif.
“Ini sangat mengecewakan. Iuran rutin dibayar, tapi ketika sakit malah dipersulit. Pasien sudah lima hari sakit dan tetap dipaksa menunggu berjam-jam hanya karena sistem BPJS yang bobrok,” tegas Syamsul.
Ia menambahkan, banyak masyarakat lain mengalami kasus serupa. Tidak sedikit warga yang akhirnya batal berobat lantaran status kepesertaan bermasalah. Kondisi ini, kata dia, jelas menyalahi hak dasar rakyat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.
“Kinerja BPJS harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, bukan setengah hati. Kami di HMI Badko Sulbar akan mengawal kasus ini bersama Bidang Kesehatan, karena ini menyangkut kepentingan umat,” tandasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi yang dilakukan wartawan Terassulbar.id kepada BPJS Kesehatan Majene maupun Kabag SDM BPJS Kesehatan Polewali belum mendapat tanggapan.
Laporan:Juita Mammis
Editor:Tim Redaksi
