Mamuju – Wakil Presiden RI, KH. Ma’ruf Amin melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Barat, Kamis 23 Februari 2023. Titik pertama meninjau rekonstruksi gedung SMK Rangas dan menggelar pengembalian anak tidak sekolah, sekaligus menyerahkan perlengkapan pendidikan.
Kemudian memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi percepatan penurunan Stunting Sulawesi Barat di Ballroom Grand Maleo Hotel, Kabupaten Mamuju. Wapres didampingi Penjabat Gubernur Sulbar, Akmal Malik.
Wapres menyebut, empat tahun terakhir Sulbar belum dapat keluar dari posisi dengan angka Stunting tinggi. Bahkan pada 2022 Sulbar di angka 35 persen. Mengalami kenaikan 1,2 persen dibanding tahun sebelumnya.
“Masalah Stunting ini masalah besar, masalah penting. Salah satu sumber dari pada upaya kita membangun sumber daya manusia yang unggul dan itu tidak mungkin bisa tercapai kalau masih ada Stunting,” ujar Wapres Ma’ruf Amin.
Wapres mengapresiasi laporan Pemprov Sulbar dan Pemkab enam Kabupaten se Sulbar terkait program dan kendala penanganan. Menurutnya, kendala seperti koordinasi, kolaborasi dan sinergi yang belum berjalan dengan baik harus segera dihilangkan.
“Pertama kendala koordinasi, kolaborasi, sinergi, ini harus kita hilangkan. oleh karena itu hilangkan ego sektoral. Harus dihilangkan dan kemudian juga perbaiki koordinasi antar berbagai pihak,” tegas Ma’ruf Amin.
Demikian dalam mengatasi persoalan yang menjadi pemicu Stunting, yakni pernikahan anak. Harus melibatkan seluruh pihak melakukan pendekatan baik edukasi regulasi maupun pendekatan keagamaan.
Terkait dukungan anggaran, menurut Wapres Ma’ruf Amin, dukungan melalui APBN, APBD Provinsi/kabupaten dan swasta sudah cukup. Hanya saja perlu memastikan agar intervensi yang dilakukan harus tepat sasaran.
Akmal Malik mengakui, Sulbar tertinggi nasional angka perkawinan anak. Persoalan lain, belum optimalnya pelayanan dan pendampingan kesehatan pada kelompok sasaran; calon pengantin, Pasangan Usia Subur (PUS) Ibu Hamil dan Menyusui, dan Balita dan Baduta.
Kemudian, pola pangan harapan Sulbar belum ideal. Kendala berikutnya, akses sanitasi dan air bersih belum optimal. Terakhir belum maksimalnya kolaborasi serta fungsi monitoring dan evaluasi antar TPPS provinsi, kabupaten dan desa.
Akmal juga membeberkan, dukungan pemerintah pusat melalui APBN sebesar Rp 148 miliar pada 2022, pengelolaannya belum optimal. “Lebih banyak digunakan rapat dan pelatihan, pembinaan. artinya apa, habis kegiatan rapat-rapat. Relatif tidak nampak. Inilah persoalan di Sulbar,” tegas Akmal. (rls/dhi)
