MAJENE ,TERASSULBAR.id– Dunia kesehatan Sulawesi Barat kembali tercoreng oleh insiden memuakkan di Puskesmas Malunda. Di saat Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggembar-gemborkan kemudahan akses kesehatan hanya dengan KTP, kenyataan di lapangan justru berbanding terbalik. Seorang pasien dikabarkan tertahan dan sulit mendapatkan rujukan ke Mamuju hanya karena hambatan administratif yang kaku.
Insiden ini memicu reaksi keras dari Ketua Umum HMI Komisariat FKIP, Ramli. Ia menilai pihak Puskesmas telah kehilangan kompas moral karena lebih mendahulukan tumpukan kertas daripada keselamatan nyawa manusia.
Melawan Instruksi Gubernur
Ramli menegaskan bahwa tindakan Puskesmas Malunda adalah bentuk pembangkangan terhadap semangat pelayanan publik yang humanis. Padahal, Pj Gubernur Sulbar telah berulang kali menegaskan bahwa urusan administrasi tidak boleh menjadi penghalang bagi warga yang membutuhkan penanganan medis darurat.
”Sangat disayangkan, tempat yang seharusnya menjadi pusat pelayanan kesehatan justru menjadi tempat yang mempersulit masyarakat. Keluarga pasien ingin rujukan demi perawatan yang lebih baik—sesuai saran dokter—tapi justru ditahan hanya karena urusan administrasi. Ini konyol!” tegas Ramli.
Krisis Moral di Meja Administrasi
Lebih lanjut, Ramli mempertanyakan nurani para pengambil kebijakan di Puskesmas tersebut. Menurutnya, ketika dokter sudah menyatakan pasien harus dirujuk, maka setiap detik penundaan adalah ancaman nyata bagi keselamatan pasien.
”Saya pikir, siapa pun yang masih memiliki moral pasti akan mengutamakan nyawa pasien. Administrasi itu bisa menyusul, tapi nyawa tidak bisa menunggu,” tambahnya dengan nada tajam.
Ancam Kepung Pemda Majene
HMI FKIP tidak main-main dalam menyikapi persoalan ini. Ramli mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) Majene untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total terhadap kinerja Kepala Puskesmas (Kapus) Malunda.
Tuntutan HMI FKIP sangat jelas:
- Evaluasi Total: Copot atau sanksi tegas Kapus Malunda jika terbukti lalai.
- Reformasi Pelayanan: Pastikan instruksi Gubernur terkait penggunaan KTP berjalan di tingkat puskesmas.
- Aksi Nyata: Jika Pemda Majene tetap bungkam dan tidak melakukan pembenahan, HMI FKIP memastikan akan turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi besar-besaran.
”Kami akan kawal ini. Jika tidak ada evaluasi serius, kami pastikan gelombang protes akan sampai ke depan kantor Pemda Majene agar kejadian memuakkan seperti ini tidak terulang lagi,” tutup Ramli.(Ad)
