Majene – Sebuah unggahan di media sosial Facebook milik akun bernama Adi Ahsan mendadak viral setelah menyoroti ketersediaan alat dan cairan infus di rumah sakit. Dalam unggahannya, Adi menyebut bahwa jarum, selang, dan cairan infus adalah kebutuhan esensial yang wajib tersedia di setiap rumah sakit.
“Jarum infus, selang infus, dan cairan infus itu kebutuhan esensial rumah sakit. Kalau ini tidak tersedia di rumah sakit, maka rumah sakit itulah yang lagi sakit dan perlu segera disembuhkan, agar bisa merawat orang sakit dengan baik,” tulis Adi dalam unggahan tersebut.
Unggahan yang diposting pada Kamis (9/10/2025) itu menuai banyak respons dari warganet. Sebagian besar mengeluhkan kondisi pelayanan rumah sakit yang dinilai kurang memadai, bahkan ada pasien yang harus membeli kebutuhan medis di luar rumah sakit.
Seorang warganet bernama Nurwinda Anwar menulis,
“Betul sekali pak, cairan infus saja keluarga pasien disuruh beli di luar. Kalau obat lain mungkin masih bisa dimaklumi, tapi ini jelas kebutuhan dasar. Padahal BPJS dibayar tiap bulan, kasihan kalau yang kurang mampu jadi pasien.”
Komentar serupa juga datang dari Nona Rozak, yang merasa dirugikan atas ketidaklengkapan fasilitas rumah sakit.
“Rugi dong selama ini kami bayar BPJS Kesehatan tiap bulan kalau fasilitas rumah sakit tidak lengkap, apalagi kami bayar secara mandiri, bukan subsidi pemerintah,” tulisnya.
Sementara akun Gorengan Yos Majene menyindir adanya dugaan praktik tidak wajar di lingkungan rumah sakit.
“Obat saja tidak ada di apotek rumah sakit, tapi kenapa ada pegawainya yang jual di luar? Katanya pegawainya punya apotek sendiri, wkwk,” tulisnya.
Unggahan tersebut telah mendapat 123 tanda suka, 30 komentar, dan dibagikan sebanyak 8 kali.
Warganet pun menyerukan agar DPRD Majene turun tangan dan segera memanggil pihak rumah sakit terkait persoalan ini.
“DPRD, gebrak itu meja! Paksa dana DAU kesehatan agar dianggarkan untuk mengobati rumah sakit,” tulis Adi dalam bagian akhir unggahannya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak rumah sakit maupun pemerintah daerah terkait keluhan warga tersebut. (*)
. (*)
