MAJENE – Kualitas pelayanan publik di Kantor Pertanahan Kabupaten Majene menuai kritik tajam. Hal ini dipicu oleh insiden penolakan warga yang hendak berurusan meski masih dalam jam operasional resmi, serta perilaku petugas keamanan (security) yang dinilai tidak profesional.
Peristiwa tersebut dialami oleh seorang warga pada Selasa (07/04/2026). Berdasarkan pengakuan sumber, ia tiba di kantor tersebut pukul 15.34 WITA untuk melakukan koordinasi kedinasan. Secara prosedural, jam pelayanan resmi instansi pemerintah tersebut baru berakhir pada pukul 16.00 WITA.
Namun, alih-alih mendapatkan pelayanan, warga tersebut justru dihentikan oleh petugas keamanan di pintu masuk dengan dalih kantor sudah tutup.
”Kami datang untuk berkoordinasi tepat pukul 15.34 WITA. Masih ada waktu sekitar 26 menit sebelum jam kerja berakhir, tapi security langsung bilang sudah tutup tanpa ada ruang komunikasi,” ungkap sumber dengan nada kecewa.
Selain persoalan jam operasional, warga juga menyoroti etika dan penampilan petugas keamanan yang berjaga. Petugas yang terlihat masih muda tersebut dinilai tidak memiliki pembekalan yang cukup mengenai tata krama pelayanan publik.
Beberapa poin yang menjadi sorotan warga antara lain:
- Sikap Tidak Sopan: Penolakan dilakukan secara sepihak tanpa edukasi yang baik kepada pengunjung.
- Atribut Tidak Standar: Petugas kedapatan hanya menggunakan sandal (tanpa alas kaki yang pantas) saat menjalankan tugas di instansi pemerintah.
Kekecewaan ini memicu tanda tanya besar mengenai standar operasional prosedur (SOP) dan pengawasan kedisiplinan di internal Kantor Pertanahan Majene. Gardu depan pelayanan (frontliner) seharusnya mencerminkan marwah instansi pemerintah yang melayani, bukan malah menghambat kepentingan masyarakat.
”Aparat keamanan seharusnya menjadi garda terdepan yang memberikan kesan pertama yang baik, bukan malah menjadi penghalang bagi masyarakat yang datang sesuai jam operasional,” tegas sumber tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat berharap pimpinan Kantor Pertanahan Kabupaten Majene segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sumber daya manusia (SDM) di lapangan agar kejadian serupa tidak terulang kembali dan mencederai citra pelayanan publik di Kabupaten Majene.(Rls)
